Memoles daerah miskin menjadi emas

Miskin, kering, dan terbelakang. Tiga kata itu tepat untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Lamongan sekitar 10 tahun silam. Kini, dengan sentuhan tangan dingin Bupati Lamongan Masfuk selama hampir dua periode kepemimpinannya, Lamongan menjelma menjadi daerah yang patut diperhitungkan. Berbagai prestasi gemilang terukir, dari pertumbuhan ekonomi, pariwisata, perdagangan, investasi, pengurangan angka kemiskinan, hingga naiknya indeks pembangunan manusia (IPM). Parameter pembangunan di Lamongan bisa dilihat dari berbagai aspek. Antara lain menurunnya angka kemiskinan.Menurut data Pemerintah Kabupaten Lamongan,jumlah rumah tangga miskin (RTM) turun dari 111.809 tahun 2005 menjadi 84.694 pada 2008, atau turun sekitar 24, 25%.

Ini merupakan angka penurunan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Selain itu,Lamongan mampu menaikkan peringkat IPM dari kategori menengah bawah menjadi menengah atas. Pada 2006, IPM warga Lamongan hanya 65,99, meningkat 66,72 pada 2007. Data terakhir, 2008,mencapai 67,75.Angka IPM dihitung berkisar antara 0–100. IPM ini menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pendapatan asli daerahnya (PAD).

Total PAD Lamongan tahun 2009 mencapai sekitar Rp111 miliar.Padahal, pada 2000 lalu, sebelum dipimpin Masfuk,PAD Lamongan sekitar Rp6 miliar. Capaian yang cukup signifikan untuk ukuran daerah sekelas Lamongan. Masfuk, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Surabaya,ini ingin membuktikan bahwa kini Lamongan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, sebagai daerah dengan citra miskin. Daerah yang dulunya sangat lekat dengan sebutan miring: ”Ketigo ora iso cewok, rendeng ora iso ndodok (Ketika musim kemarau warganya tidak bisa cebok, bila musim hujan tidak bisa duduk—karena banjir).” ”Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Sindiran itu menantang saya untuk mencoba mengatasinya. Sekarang kondisinya tidak seperti itu.

Harapan saya,bagaimana Lamongan ini menjadi daerah yang tidak diejek lagi,tapi justru menjadi daerah yang diminati warga masyarakatnya, juga orang luar,”katanya. Salah satu master piece pembangunan yang cukup fenomenal adalah bidang pariwisata dengan dibangunnya Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan Maharani Zoo and Cave di wilayah pantai utara (pantura).”Dulu ketika merancang ini (WBL), saya dianggap gila. Bupati aneh. Nggakmungkin. Orang nggak tahu prinsip saya yang tidak bisa dilakukan manusia itu hanya menghidupkan orang mati saja,”urainya. Kini orang dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Lamongan.

Bahkan tidak hanya berwisata,investor lokal maupun asing juga berinvestasi di sana. Adanya WBL itu mendorong perekonomian di sektor lain.Dari tumbuhnya industri-industri kecil seperti kerajinan tangan, warung, sampai tempat parkir bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Kini, jumlah kunjungan WBL mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Bahkan, dalam kurun waktu hanya tiga tahun WBL sudah break event point (BEP).”Kini kami tinggal menarik untungnya. Yang kita lakukan itu membuat orang Lamongan terhenyak. Tidak terpikirkan kalau jadinya begitu. Itu bukan hanya mereka,saya sendiri juga surprise!”ungkapnya. PAD kotor dari sektor ini saja bisa mencapai Rp10 miliar per tahun. Namun angka tersebut sebagian masih harus digunakan untuk pengembangan kawasan wisata itu.Sebutlah misalnya pembangunan Maharani Zoo and Cave yang menelan biaya miliaran rupiah.” Kami bisa mendatangkan binatang dari Afrika melalui pesawat. Kalau kami hanya berpikir under developing country, rapatnya saja bisa bertahun-tahun.

Sekarang orang pada kaget karena pengunjungnya bukan hanya dari Jawa Timur,tapi juga Jawa Tengah, luar pulau, Jakarta, semua datang ke sana,”katanya. Menurutnya, investor tidak mungkin bisa tenang jika suasananya tidak aman. Terbukti setelah WBL berkembang pesat investor dalam dan luar negeri berdatangan. Kini di kawasan utara Lamongan berdiri berbagai pusat perekonomian. Ada Lamongan Integrated Shorebase (LIS), pusat pangkalan peralatan perminyakan yang melayani kawasan Indonesia Timur, kata seorang klien pabrik industri. Pembangunan LIS juga menggandeng investor yang uniknya tetap milik pemerintah setempat.”Itu tidak bisa diutakatik,” katanya. Ini merupakan proyek jangka panjang.

Nantinya, seluruh peralatan perusahaan perminyakan dari berbagai negara yang menyuplai kebutuhan industri perminyakan di kawasan Indonesia Timur akan singgah di LIS.”Jadi orang-orang di dunia tahu bahwa di Lamongan itu ada shorebase.Filosofinya sama dengan membangun Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu dibangun bukan dengan dilihat berapa satu hari (nilai) karcisnya? Kapan kembali uangnya? Tidak bisa seperti itu. Tapi multiplier effect-nya itu yang harus diperhatikan,” katanya. Di kawasan tersebut juga muncul perusahaan dockingkapal.Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pun membuat laboratorium perkapalan di sana.

Dibangun pula Pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).Nantinya penumpang kapal yang masuk ke Jawa Timur melalui Lamongan. Kemudian muncul proyek Pelabuhan Ikan Samudera di Kecamatan Brondong.Dari pelabuhan itu ikan dari Lamongan bisa langsung ekspor ke berbagai negara di dunia. Ada juga proyek Pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan LIS. Dibangunnya pelabuhan itu secara otomatis akan menumbuhkan perekonomian.”

Kenapa di wilayah utara ini kita buka, saya berpandangan kalau rumah itu terbuka, ada orang masuk. Kalau rumah tertutup, yang di dalam tidak tahu luar,yang di luar tidak mau masuk ke dalam. Semuanya kita buka.Ada perusahaan minyak,pembuatan kapal, juga pelabuhan,”kata Anggota Majelis Pertimbangan Kadin Jawa Timur (2009–2014) ini. Di wilayah selatan,selain dibangun perusahaan sarbitol,juga dibangun Rumah Sakit (RS) Ngimbang. Rencananya juga ada proyek jalan tol. Bahkan dalam perencanaan jangka panjang akan dibangun bandar udara berskala internasional.” Itu luasnya 2.000 hektare. Ini proyek nasional, tapi tempatnya di Lamongan, sehingga harus ada sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten,”katanya. Lalu di wilayah tengah Lamongan dijadikan pusat perdagangan.

Di sana dibangun Plasa Lamongan dan dikembangkannya Pasar Babat.”Infrastruktur jalan dan persediaan air bersih juga kami bangun,”ungkapnya. Kepada Seputar Indonesia,pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (1999–2000) ini menjelaskan kiat-kiat suksesnya. Apa yang dicapai saat ini tak lepas dari sinergi antara masyarakat dan aparat. Juga sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Dia mencontohkan, di bidang pertanian, selain meningkatkan produktivitas pertanian dengan meningkatkan wawasan petaninya, juga menyiapkan ketersediaan air untuk irigasi dengan mengeruk 167 waduk.”Tekniknya unik. Kita punya alat backhoe, tetapi biayanya oleh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat tinggi. Ini teknik mempercepat pembangunan di tengah kekurangan anggaran pemerintah,”katanya. Meningkatnya produktivitas pertanian itu juga dibarengi dengan ketersediaan pasar (market). Sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Timur,Lamongan membangun pasar induk beras.”Surplus padi kami sekitar 673.000 ton. Total produksi hampir 1 juta ton, sekitar 980.000-an ton. Kami selalu mendorong peningkatan produktivitas,juga mendirikan sentra-sentra market,”paparnya.

Sebagai daerah penghasil jagung nomor tiga dan kedelai nomor lima di Jawa Timur,Lamongan juga membangun pasar induk agrobisnis untuk pemasaran palawija. Kini juga sedang digarap pabrik sorbitol di Ngimbang untuk mengolah saripati jagung yang luas pabriknya 80 hektare. Produk jagung nantinya diproses menjadi sorbitol untuk ekspor. Lamongan adalah daerah dekat laut dan banyak lahan tambaknya. Karena itu sektor perikanan juga dapat perhatian khusus. Pusat- pusat perdagangan ikan disiapkan.

Ada pasar ikan hasil tambak, juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong untuk hasil tangkapan laut.Bahkan kini ada investor dari Malaysia yang masuk untuk membangun pabrik pengolahan ikan (cold storage). Dengan begitu,kata Masfuk, kesejahteraan nelayan akan meningkat karena harga ikan tidak lagi bisa dimain-mainkan tengkulak. Nelayan bisa langsung menjual ikan langsung ke pabrik.”Seluruh aspek yang berkaitan dengan produksi kita sediakan pasarnya.

Produksi oke,marketoke,” urainya. Pejabat yang juga seorang pengusaha ini mengatakan, kunci kelangsungan hidup berkepanjangan, masyarakatnya harus pandai berproduksi, juga pemasarannya.” Kalau produksi saja orang mudah diempas suasana dan keadaan tertentu,”cetusnya. Pria yang pernah menjadi pembina Kadin Jawa Timur ini menambahkan,sebenarnya daerah lain juga bisa dikembangkan karena hampir seluruh wilayah Indonesia subur. ”Kenapa Pakistan dan India selalu bertempur,itu karena berebut Kashmir.Nah,Indonesia itu seluruhnya Kashmir.

Semuanya subur. Itu pikiran saya. Artinya Indonesia ini dalam kacamata saya negara yang besar dan letaknya strategis,”urainya. Kunci sukses lainnya yaitu bagaimana bisa menyosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat. Dengan begitu,sinergi bisa terbangun. Menurutnya, semua daerah pasti bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.”Filosofi saya, Indonesia kaya raya.

Kita mampu. Kita berprinsip semua manusia itu bisa melakukan apa pun.Yang tidak bisa dilakukan manusia itu hanya satu,menghidupkan orang mati. Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada pada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apaapa yang ada pada diri mereka,” katanya menyitir ayat suci Alquran.
READ MORE ~>> Memoles daerah miskin menjadi emas

Sang Naga dari Ladang Jagung

Perjalanan Chris John menjadi bintang tinju dunia sangatlah panjang dan berliku. Bahkan mungkin The Dragon— julukan Chris John—dulu pun tak pernah menyangka akan mendapatkan nama besar di olahraga profesional ini. Dia memulai semuanya dari keadaan serbakurang. Faktanya begitu. Chris mengenal tinju bukan di sebuah gym besar yang dilengkapi alat-alat olah raga modern.

Dia juga tak belajar tinju di bawah asuhan pelatih-pelatih dunia yang punya nama besar dan segudang pengalaman hebat di tinju profesional. Chris memulai itu di tempat seadanya, juga dengan sistem latihan yang sederhana.Dia memulai semuanya di ladang jagung. Berkat ayahnya, Johan Tjahyadi atau Tjia Foek Sem, Chris John mengenal tinju.

Kemampuan dan naluri bertinjunya diasah sang ayah di sebuah lapangan yang dikelilingi ladang jagung di Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Johan memang sangat berambisi menjadikan putranya petinju dunia. Segala upaya dia keluarkan untuk membentuk karakter petinju dalam diri anaknya. Johan adalah mantan petinju amatir di daerahnya. Dia pernah mengenyam prestasi cukup bagus di tinju amatir nasional pada era 1969–1974.

Karena itu, dia ingin mewariskan seluruh kemampuan bertinju kepada anak-anaknya, terutama Chris dan Andrian John, adik Chris. Setiap hari Johan melatih Chris dan Andrian dan beberapa anak warga sekitar pada pukul 15.00 sampai 17.00. Pokoknya Chris dan Andrian, yang dibina sejak berusia 5 tahun, hampir tak punya waktu bermain seperti anak-anak seusianya. Johan benar-benar menanamkan kedisiplinan dan mental berlatih yang kuat, sehingga sang anak akhirnya meraih prestasi di tinju amatir.

Salah satunya Chris, yang saat itu masih siswa SMP Barromeus, Purbalingga, mampu merebut medali emas pada Pekan Olahraga Daerah Jawa Tengah mewakili Kabupaten Banjarnegara. Walau begitu kisah Chris John tetap tak akan menarik jika tidak ada konflik. Keinginan berkarier dan ambisi besar sang ayah menjadikannya petinju besar justru mendapat tantangan keras dari ibu, Maria Warsini. Maria tak rela anakanaknya dipukuli orang, sekalipun dalam arena pertandingan. Apalagi belakangan, dengan dorongan kuat sang ayah, Chris hijrah ke Semarang untuk mengembangkan kemampuan tinju di Sasana Tugu Muda, Semarang, milik Sutan Rambing yang belakangan menjadi pelatihnya di tinju profesional.

Namun setelah Johan meyakinkan tujuannya, barulah istrinya memberikan persetujuan. ”Bapak yang sangat menginginkan saya menjadi petinju. Ibu sebenarnya kurang setuju karena khawatir ada apa-apa dengan anaknya jika berprofesi sebagai petinju,”Chris menuturkan masa lalunya kepada Seputar Indonesia. Pilihan Johan terhadap masa depan anaknya ternyata tak keliru. Apalagi Chris juga memiliki mental dan disiplin dalam hidupnya. Hasilnya juga menjadi luar biasa. Chris mampu meraih prestasi bagus di dunia tinju, kata klien yang mengamati Chris. Menariknya, ketika pertama kali hidup di Semarang, Chris yang meneruskan bersekolah di SMP Pancasila sempat juga banting setir berlatih wushu di sasana Tugu Muda yang kini berubah nama menjadi sasana Bank Buana.

Kebetulan saat menjalani pelatda tinju amatir,dia melihat atlet lain berlatih wushu shanshou di sana. Dia pun ikut berlatih.Apalagi,tekniknya juga hampir sama. Bedanya, dalam shanshou ada tendangan dan bantingan. Yang menarik, di sini pula Chris mengenal Ana Maria Megawati, atlet wushu yang kini jadi istrinya. Sekarang Ana telah memberinya dua orang putri: Maria Luna Ferisha dan Maria Rosa Christina. Mungkin dengan dorongan Ana pula Chris lebih banyak berkarier di shanshou. Bahkan dia mencapai prestasi terbaiknya saat merebut medali emas sanshou di kelas 56 kg pada SEA Games 1997 Jakarta.

Chris kemudian memutuskan turun di ring tinju profesional pada 1998. Ternyata itu juga keputusan tepat. Sebab, Chris bukan hanya sebatas juara di tingkat nasional. Dia juga berhasil menjadi juara dunia di kelas bulu (57,1 kg) WBA. Semua itu tentu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Petinju yang telah 10 kali mempertahankan sabuk juara secara berturut-turut tanpa putus sejak 2003 ini bukan cuma populer, juga bergelimang harta. ”Orang hanya mengenal saya seperti sekarang ini; sukses, terkenal, dan memiliki banyak uang.

Tapi kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana saya berjuang. Sejak kecil saya digembleng ayah untuk berlatih tinju dan saya hampir tidak mempunyai waktu bermain seperti anak sebaya saya,”ujar Chris dilansir Wikipedia.

Chris yang kini berusia 30 tahun itu sadar betul, waktu kelak akan menggerus kekuatannya di atas ring. Dia tak akan menjadi petinju seumur hidup. Menjadi wajar jika akhirnya, the Dragon (sang Naga) memikirkan nasibnya setelah gantung sarung tinju kelak. Chris tidak ingin nasibnya setelah pensiun seperti mantan juara dunia kelas berat Joe Fraizer dan Joe Louis.

Para petinju yang di masa jayanya memiliki bayaran terbesar itu akhirnya harus hidup dalam kemiskinan di masa pensiun. Dengan bayaran miliaran rupiah sekali bertanding, mungkin bagi sebagian besar orang sudah lebih dari cukup untuk dinikmati di hari tua. Tapi tidak demikian yang ada di dalam benak Chris.

Dengan harta yang dia miliki sekarang, Chris justru berpikir untuk mengelolanya secara benar. Tidak dihambur- hamburkan dengan berfoya-foya. Dia pun membuat rumah kos di Semarang. Selain itu, Chris merintis bisnis usaha warung internet di Kudus yang diberi nama Chris John Net. Istrinyalah yang mengelola kedua usaha sampingan Chris ini. Disebut-sebut Chris juga bercita-cita ingin membangun sport center saat pensiun kelak, selain terobsesi menjadi pelatih dan promotor tinju.

Boleh jadi apa yang dicita-citakan Chris terinspirasi kisah sukses petinju besar Amerika Serikat, Oscar de la Hoya, yang kini menjadi salah satu pengusaha sukses di Negeri Paman Sam lewat firmanya, Golden Boy Promotions. Selain itu petinju berjuluk the Golden Boy ini juga menjadi pemilik saham Houston Dynamo, peserta liga sepak bola di AS.
READ MORE ~>> Sang Naga dari Ladang Jagung

Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi

Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan yang menganugerahkan penghargaan People of The Year (POTY) 2009 kepada saya. Ucapan terima kasih ini bukan basa basi, tetapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Namun, bersamaan dengan itu, bukan berbasa-basi pula jika dalam menerima anugerah ini saya kemukakan dua hal. Pertama, apa yang saya lakukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga dinilai layak menerima anugerah POTY 2009 ini sebenarnya merupakan hal biasa. Artinya, siapa pun pejabat negara, terutama para penegak hukum, memang harus melakukan seperti yang saya lakukan sebagai hal yang biasa,yakni berusaha untuk berlaku lurus,profesional, berani, dan berintegritas.

Kedua, saya yakin anugerah ini diberikan dalam kedudukan dan kiprah saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), padahal tampilan kinerja MK merupakan hasil kerja kolektif dari semua unit di lembaga negara tersebut dan bukan merupakan kerja saya pribadi. Sekurang-kurangnya mereka telah dapat bekerja seperti grup simfoni sesuai dengan visi dan kebijakan yang saya canangkan.

Karenanya, penghargaan ini harus diartikan sebagai penghargaan kepada seluruh warga MK yang terdiri atas tiga pilar utama, yakni sembilan hakim konstitusi, kesekjenan, dan kepaniteraan. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh jajaran MK atas ketulusan dan kelurusan kerja selama ini sehingga,karena mereka, saya menerima penghargaan yang bergengsi, tetapi menuntut tanggung jawab ini.

Dalam rangka penyerahan penghargaan ini, meminta saya menyampaikan orasi dengan judul “Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi”. Saya memahami, yang ingin dikatakan dari judul ini adalah bahwa kita telah sepakat mendirikan negara Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) yang adil.

Demokrasi harus diatur atau dipagari secara fairdi dalam dasar-dasar aturan permainan politik, yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi agar demokrasi tidak gagal karena bergeser menjadi anarki. Adapun konstitusi harus dibuat melalui proses dan substansi demokrasi.

Yang diperlukan adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan hukum berkeadilan yang dijalankan menurut kesepakatankesepakatan dalam konstitusi pula.Dengan demikian, konstitusi harus menjadi tolok ukur dan penjaga pembangunan demokrasi. Adapun MK berfungsi menjaga keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi tersebut melalui berbagai wewenang yang juga diberikan konstitusi.

Abbe Sieyes Emmanuel Joseph Sieyes atau lebih dikenal dengan Abbe de Sieyes,ilmuwan dan ahli pikir hebat kelahiran Prancis yang berkontribusi besar dalam mendesain politik ketatanegaraan Prancis, pernah berkata,“Konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apa pun.” Sekarang ini hampir tidak ada negara yang tidak mengklaim dirinya sebagai penganut demokrasi meskipun Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai sistem yang buruk, bahkan menyesatkan.

Buruk karena rentan akan manipulasi dengan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan elite-elite penguasa negara. Menyesatkan karena menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihan haluan negara. Padahal rakyat umumnya tidak mengerti benar soal itu. Tanpa perlu menyalahkan pandangan dua filsuf besar itu, harus dikatakan bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna. Jelajah historis di berbagai belahan dunia ini menunjukkan telah diterapkannya kekuasaan politik dengan sumber legitimasi yang beragam.

Mulai dari kekuasaan yang diperoleh melalui garis keturunan (monarki), klaim sebagai mandat dari Tuhan (teokrasi) sampai dengan yang diperoleh melalui pemilihan umum (demokrasi). Secara teoretis, masing-masing punya argumen yang menunjukkan keunggulannya. Namun, secara empiris tampaknya demokrasi tetap dinilai paling unggul.

Ada adagium tegas bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan sebaliknya. Artinya, kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya, begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan, prinsip hukum dan demokrasi secara historis terlahir sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Di Indonesia, secara kasatmata demokrasi terus mekar. Namun masih ada saja yang berpendapat, demokrasi di negara ini justru stagnan.

Apa gerangan yang terjadi? Setelah ditelisik,ternyata biang keladinya adalah tumbuhnya demokrasi tanpa dibarengi hukum yang tegak. Ini sekaligus mengonfirmasi apa yang pernah dikhawatirkan Plato dan Aristoteles. Pada pemilu-pemilu lalu misalnya, bermunculan para demagog dan pemain-pemain politik baru yang meneriakkan banyak hal. Padahal mereka tidak tahu problem negara dan rakyat sesungguhnya, apalagi cara mengatasinya. Para demagog menebar janji membangun kemakmuran rakyat, menggratiskan pendidikan, menjamin pengobatan dan segala hal yang dibutuhkan rakyat asal dipilih dalam pemilu. Namun setelah terpilih dalam jabatan politik tertentu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, malah mengkhianati rakyat.

Dalam konteks semacam ini, demokrasi menjadi tidak ideal karena sering membiarkan rakyat dan negara dikangkangi para demagog. Yang paling mengerikan dari demokrasi kaum demagog adalah terbentuknya pemerintahan yang terdiri atas orang-orang yang tidak layak memerintah. Kumpulan elite dari hasil pemilu demokratis yang “gagal”menjalankan amanat konstitusi dan janjijanji saat kampanye sehingga gagap menjalankan roda pemerintahan, kata klien yang mengamati hasil pemilu.

Nama yang tepat untuk fenomena itu ialah demokrasi yang cacat (defective democracy), yang mampu membangun mekanisme atau tata cara demokratis, tetapi gagal mengatasi berbagai persoalan pokok rakyat berupa penyejahteraan dan pemakmuran. Kebebasan yang tidak terkendali telah menuntun masyarakat berperilaku liar dan membabi buta.

Ketidak hormatan terhadap hukum semakin menjadi-jadi manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan positivistis menafikan aspek keadilan. Sementara institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan formal justice semata tanpa memedulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat dari secara hitam-putih di atas kertas. Itulah problem hukum dan demokrasi di negeri ini. Di satu sisi, jika dilokalisasi, persoalan hukum utamanya disebabkan oleh makin jauhnya hukum dengan keadilan karena produk hukum substansial semakin didesak oleh hukum prosedural. Imbasnya merangsek ke demokrasi, yakni tampilannya yang sebatas prosedural semata.

Sepanjang penelusuran sejarah, telah dapat dibuktikan bahwa negara yang berhasil menerapkan demokrasi adalah negara yang mampu memelihara keseimbangan antara kebebasan,penegakan hukum,pemerataan pendidikan, dan perbaikan ekonomi. Dari empat sokongan itu, dua yang pertama akan memperkuat dua pilar berikutnya. Diperlukan upaya meningkatkan peran dan kualitas demokrasi dari tingkat prosedural ke level substansial.

Artinya, manifestasi demokrasi tidak cukup diukur dari pola-pola konvensional, formal, dan simbolis, tetapi juga secara konkret harus membawa kesejahteraan sosial, ekonomi, politik terhadap masyarakat seluruhnya. Dalam rangka itu, patut dipahami terlebih dulu bahwa sistem demokrasi telah dipilih rakyat berdasarkan keputusan bersama sebagaimana sudah disepakati untuk dituangkan dalam konstitusi. Hal ini menandai bahwa sebenarnya konstitusi suatu negara itu adalah resultante atau produk kesepakatan dari situasi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu tertentu. Segala konsekuensi yang timbul baik berkah atau mudarat dari pilihan politik itu merupakan tanggung jawab rakyat secara bersama-sama sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hidup bernegara.

Dengan demikian pula, apa pun hasil yang terkait dengan pilihan terhadap demokrasi harus diterima secara bertanggung jawab, termasuk mengenai pelanggaran-pelanggaran dan efek watak demagog yang timbul dalam pemilu.

Karena itu,sangat penting mewujudkan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi.Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah hukum.Ini sejalan dengan teori Arus Sibernetika Talcott Parson bahwa dari segi ideal, sistem politik dan ekonomi akan diatur atau dikontrol sistem hukum yang mempunyai informasi lebih tinggi,bukan sebaliknya. Nomokrasi di sini bertalian erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau supremasi hukum.

Penghormatan terhadap hukum adalah inti dari supremasi hukum sekaligus menjadi ciri dari negara hukum. Dengan kata lain, dalam sebuah negara hukum, seluruh permasalahan harus diselesaikan dengan memosisikan hukum sebagai pedoman tertinggi.Adapun untuk pihak- pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut,hukum juga menyediakan mekanismenya tersendiri, bukan melalui cara-cara yang melecehkan hukum.

Konstitusi kita,UUD 1945, jelas-jelas menganut dua prinsip itu sekaligus,demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Tanpa upaya penyeimbangan, demokrasi dengan segala euforianya, terutama di masa transisi,berpeluang menjadi liar dan justru membenamkan hukum.

Dalam praktik konkret,fenomena pemberlakuan peraturan daerah (perda) mengenai agama di beberapa provinsi adalah contoh konkret ketidakseimbangan demokrasi dan nomokrasi, bahkan menunjukkan sebagai potensi yang mengancam demokrasi dan nomokrasi. Dikatakan demikian karena perda-perda tersebut tidak mengacu atau berlawanan dengan kaidah hukum yang melandasi pengambilan keputusan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai “pilihan politik”dari lembaga politik yang berwenang menetapkannya atas nama bangsa, konstitusi berposisi sebagai hukum tertinggi.Konstitusi sebagai hukum tertinggi menisbatkan bahwa semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi,apalagi melanggarnya. Untuk itu, sangatlah tepat jika pada perubahan UUD 1945 yang lalu muncul gagasan mengenai perlunya suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi sehingga kemudian lahirlah MK.

Peran MK dengan judicialreviewnya merupakan kewenangan yang secara langsung menjaga konstitusionalitas UUD agar norma-norma UUD dilaksanakan dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Mengapa keberadaan judicial reviewdemikian penting? Prinsip utamanya,undang-undang pada dasarnya adalah kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik,maka patut diduga di dalamnya terdapat muatan kepentingan yang mungkin saja bertentangan atau melanggar kaidahkaidah konstitusi.

Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya.Jika oleh MK undang-undang itu kemudian dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi,produk hukum itu wajib dibatalkan. Melalui kewenangan judicial review, MK menjaga konstitusionalitas konstitusi sekaligus turut mengawal politik hukum nasional agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Lantas, bagaimana MK menjaga konstitusi sekaligus menegakkan demokrasi melalui kewenangan judicial review? MK sudah mendeklarasikan diri menganut paradigma hukum progresif dan keadilan substantif. Artinya, dalam menjalankan kewenangan judicial review, MK selalu berpatokan dan mengikuti hukum formal sepanjang mampu memberi keadilan. Jika tidak, MK akan menerobosnya, membuat jalan sendiri guna menciptakan rasa keadilan.

Bahkan dengan tegas MK sudah menerapkan prinsip judges made lawdi mana hakim bukan lagi sekadar corong undang-undang. Menukil pendapat John Henry Marrymann tentang strategi pembangunan hukum dalam bukunya The Civil Law Tradition, kini MK menerapkan strategi pembangunan hukum responsif. Dalam strategi itu,hakim diberi kebebasan untuk tak terbelenggu dan boleh keluar dari ketentuan undang-undang guna mencari keadilan serta menciptakan hukum sendiri sehingga produk hukum menjadi responsif.

Dalam hal ini, dibutuhkan hakim yang memiliki kualitas kenegarawanan,tidak memiliki agenda terselubung selain menegakkan keadilan konstitusi. Melalui berbagai putusannya, MK telah mempraktikkan cara memperlakukan hukum yang tidak hanya diukur dari penggunaan logika peraturan, tetapi lebih dari itu, kelayakan sosial (social reasonableness) dan memberi kesejahteraan serta keadilan rakyat. Sebagai contoh bisa dibaca pada putusan MK tentang calon terpilih adalah calon dengan suara terbanyak dalam pemilu legislatif, putusan MK mengenai perselisihan hasil Pilkada Jawa Timur,dan putusan MK yang membolehkan KTP dipakai untuk mencontreng dalam Pemilu Presiden 2009.

Setiap upaya penegakan hukum, termasuk peradilan,harus mempertemukan tiga prinsip, yakni kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan.Jika ternyata bunyi undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum ternyata tidak memberi rasa keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Marilah kita tegakkan keadilan di negara kita ini. Sebab, tanpa keadilan,negara kita bisa hancur. Sejarah umat manusia sudah mengajarkan dengan jelas bahwa suatu bangsa dan negara hancur dan pecah berkeping-keping karena keadilan tidak ditegakkan.

Dalam kaitan inilah perlu kiranya kita menyimak apa yang pernah dikatakan Ibn Taymiyyah, "Abadilah eksistensi suatu negara yang diperintah dengan adil meskipun negara itu bukan negara Islam dan musnahlah eksistensi suatu negara yang diperintah dengan tidak adil (zalim) meskipun negara itu bernama negara Islam".
READ MORE ~>> Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi

Manusia Tiga Dimensi yang Berhati-hati

Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD dikenal sebagai manusia tiga dimensi. Dikatakan begitu karena dia adalah sosok luar biasa yang bisa mengecap jabatan penting dan strategis secara berurutan pada tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kendati digelayuti jabatan sedemikian penting,ayah tiga anak ini tidak pernah melupakan tugasnya sebagai pengajar. Bagi tokoh yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang politik hukum pada 2000 ini, dalam usia relatif muda yakni 40 tahun, mengajar memberikan keasyikan tersendiri. Apalagi saat dirinya bisa mempertemukan teori di kampus dan kenyataan praktis di lapangan. Meski disibukkan dengan tugas kesehariannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan aktivis HMI ini selalu menyempatkan waktu untuk mengajar.

Hingga saat ini tidak kurang dari 20 perguruan tinggi menjadi tempat Mahfud membagi ilmunya. Wajar jika jiwa pendidik sudah mengalir dalam darah Mahfud, sejak kecil dirinya bercita-cita ingin menjadi guru ngaji. Menariknya,mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Kabinet Persatuan Nasional ini tetap konsisten mengajar hukum tata negara terutama politik hukum meski sering dikatakan jurusan hukum tata negara itu kering. Mahfud beranggapan, menjadi pengajar tidak ada urusannya dengan kering dan basah.

Sosok yang meraih gelar doktor dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 1993 ini juga selalu menggunakan uang pribadi ketika harus mengajar. Satu sifat kenegarawanan yang dicontohkan mantan anggota DPR RI ini, walaupun menyandang status sebagai pejabat negara, dia enggan memanfaatkan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Hal itu dilakukan dalam rangka kehati-hatiannya agar tidak terjebak dalam situasi ”tersandera”.

”Saya masih ngajar. Tiap minggu pulang, ngajardi Undip, UGM, terutama di UII, dan berbagai kampus lain. Untuk urusan pribadi meski pejabat negara, dalam rangka kehati-hatian saya selalu memakai uang pribadi. Bukan mau sok suci dan sok bersih,”kata Mahfud kepada salah seorang klien anak didiknya. Mahfud mengaku,meski gajinya sebagai pejabat negara sebesar Rp34 juta,dia justru lebih puas menerima honor dari kampus yang 10 kali lipat lebih kecil dari gajinya.”Saya merasa menikmati dari rupiah ke rupiah meski yang saya tanda tangani hanya Rp3,5 juta tapi itu menyenangkan,” tukasnya.

Karena itu,perjalanan karier pekerjaan dan jabatan tokoh yang pernah menjabat sebagai Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 1997–1999 ini termasuk langka dan tidak lazim karena begitu luar biasa cemerlang.Bagaimana tidak,dimulai dari karier sebagai pengajar (dosen),kemudian secara berurutan bisa menempati sejumlah posisi strategis di tingkat pusat. Di ranah kekuasaan eksekutif karier Mahfud kian cemerlang,ketika pada 1999–2000 didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B).Lalu pada tahun 2000 dia diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM.

Belum cukup sampai di situ, kariernya terus menanjak pada 2000–2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebelumnya Mahfud ditawari jabatan Jaksa Agung oleh Gus Dur tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis. Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan Gus Dur pada 8 Februari 2001.

Namun diakui, peran Mahfud sebagai Menteri Kehakiman tidak efektif karena waktu menjabat yang sangat singkat.Dia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada 20 Juli 2001 namun Senin,23 Juli,Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner. Lantas Mahfud pun ”banting setir”dengan menjajal kekuasaan baru di ranah legislatif. Mahfud memutuskan terjun ke politik praktis dan sempat menjadi Ketua Departemen Hukum dan Keadilan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di awal partai itu dibentuk. Patut diketahui,Mahfud turut membidani partai lahirnya tersebut.

Meski memulai karier di PAN, Mahfud justru tidak meneruskan langkahnya di partai yang dia deklarasikan itu.Dia malah memilih bergabung dengan ”gurunya”,Gus Dur,di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mahfud dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfiz PKB pada 2002–2005. Di dunia politik kiprahnya kian cemerlang.Mahdud terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004–2008, bertugas di Komisi III.

Tapi,sejak 2008 Mahfud berpindah ke Komisi I DPR.Di samping menjadi anggota legislatif, sejak 2006 Mahfud menjadi Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Tak puas di dunia politik, Mahfud pun mencoba ranah yudikatif.Dia menjatuhkan pilihan mengabdi di ranah yudikatif menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR. Selanjutnya pada pemilihan Ketua MK yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung MK pada 19 Agustus 2008 Mahfud terpilih sebagai ketua untuk periode 2008–2011 menggantikan penjabat sebelumnya, Jimly Asshiddiqie. Dengan berkarier di tiga ranah kekuasaan, hidup Mahfud semakin berwarna.
READ MORE ~>> Manusia Tiga Dimensi yang Berhati-hati

Komik Sederhana dan Logat Madura

Banyak kisah unik di balik sosok Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD. Mulai kisah tentang kenakalannya, kesederhanaannya dalam berpakaian hingga logat Madura yang tidak pernah bisa hilang. Di masa kecil, Mahfud dikenal sebagai anak “nakal”. Namun, jangan berpikir kenakalannya bersifat negatif. Pria yang menyelesaikan pendidikan doktor (S-3) di Universitas Gadjah Mada dengan cepat (2 tahun 8 bulan) ini dikenal suka melanggar tradisi masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan salah seorang sahabatnya, Akhmad Minhaji, Mahfud di masa remajanya adalah seorang yang “nakal”karena sering melanggar aturan. Di kalangan keluarga santri di Madura, sudah jamak diketahui bahwa memiliki buku bacaan seperti komik bisa dianggap tindakan pelanggaran dan bahkan dianggap “haram”. Sebab secara tradisi buku bacaan yang diizinkan biasanya buku keagamaan. Namun, Mahfud kecil selalu melanggar aturan ini dan sering mencuri waktu dengan membaca banyak komik.

“Mahfud kecil dulu nakal, dia sering baca komik. Padahal tidak boleh dalam tradisi masyarakat kami pada waktu itu,”Minhaji berkisah. Minhaji merupakan salah seorang sahabat terdekat Mahfud. Mantan Pembantu Rektor I (PurekI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu adalah teman Mahfud sejak duduk di bangku Pendidikan Guru Agama (PGA) Pamekasan Madura. Setara dengan sekolah lanjutan pertama tahun 1970-an. Bahkan Minhaji adalah teman satu kamar di kos-kosan, mulai semasa SMP, pendidikan Hukum Islam Negeri (PHIN, setingkat SLTA) hingga perguruan tinggi. Ketika di PGA dan PHIN, Minhaji juga sekelas dengan Mahfud. Di perguruan tinggi, mereka menjalani kuliah di kampus berbeda, tetapi tetap satu kamar kos.

Mahfud dan Minhaji terpilih sebagai dua anak dari tiga yang terpilih mewakili PGA Pamekasan untuk melanjutkan sekolah ke PHIN Yogyakarta. Karena itu, orang tua Mahfud meminta Minhaji menjaga dan mengawasi polah tingkah Mahfud. Maklum, Minhaji adalah anak kiai di Madura, karena itu orang tua Mahfud sangat memercayainya. Hal ini juga disebabkan Minhaji lebih tua dari Mahfud.“Terkadang dulu kami makan sayur satu mangkuk berdua,”ungkap Minhaji.

Menurut Minhaji, kenakalan Mahfud dalam melanggar aturan tradisi ternyata tidak hanya sebatas membaca komik, kata salah seorang temannya yang akrab di panggil klien. Lulusan strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) serta Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada Jurusan Sastra Arab ini juga suka menonton ludruk dan ketoprak, seni hiburan yang termasuk tabu di kalangan masyarakat Madura waktu itu. Sebagai sahabat, Minhaji tidak bisa berbuat apa-apa melihat perilaku Mahfud tersebut.

“Ternyata kenakalan Mahfud itu justru berbuah positif bagi dirinya. Sebab komik dan ludruk membantunya memiliki kekayaan imajinasi,”ujar Minhaji yang juga Koordinator Asesor Bidang Agama Badan Akreditasi Nasional untuk perguruan tinggi. Mahfud, kata Minhaji, juga dikenal sebagai orang yang jarang berpakaian rapi. Dia selalu tampil apa adanya. Pendek kata, Mahfud tidak pernah memusingkan diri dengan soal kerapian berpakaian. Namun, kebiasaan itu sontak berubah ketika Mahfud mulai berkenalan dengan Zaizatun Nihayati (Yatie), teman satu kampusnya di UII yang kelak menjadi istri dan ibu dari tiga orang anaknya. Mahfud yang sebelumnya sering mengenakan baju tidak disetrika, begitu kenal Yatie langsung tampil perlente. “Dulu, baju dia (Mahfud) tidak pernah disetrika. Tapi,s etelah ketemu Yatie, dia mau berubah dan menggunakan baju yang sedikit rapi,”papar Minhaji.

Ya, kedekatan Mahfud dan Minhaji sebagai sahabat tak lekang dimakan waktu dan usia. Hingga kini, Ketua MK ini masih sering bertemu dengan Minhaji baik untuk silaturahmi atau curhat. Ketika sedang mengalami masalah atau depresi, biasanya Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini datang ke rumah Minhaji,sahabatnya. Mahfud datang biasanya hanya dengan diam, duduk di ruang tamu, tidak berkata apa-apa.

Gelagat ini sangat dikenali Minhaji bahwa sahabatnya itu sedang banyak pikiran. Kalau sudah begitu, Minhaji pun sering membiarkan apa yang dilakukan Mahfud. Setelah merasa tekanan pikirannya reda, kemudian Mahfud beranjak pergi dari rumah Minhaji. “Dia sering seperti itu. Hanya datang duduk, diam, terus kemudian pergi pamitan. Saya pun tidak berani menanyakan masalah yang dia hadapi,”papar Minhaji.

Meski demikian, Minhaji tak henti-hentinya selalu mengingatkan Mahfud agar pria kelahiran Sampang 13 Mei 1957 ini untuk amanah dengan jabatan yang diembannya saat ini. Untuk itulah Minhaji dan kawan-kawan Mahfud lainnya selalu mengingatkan Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam perilaku korupsi. “Saya selalu berkata kepadanya, ‘Fud saya akan bangga kalau kamu tidak korupsi’,”ujar Guru Besar Bidang Hukum UIN Sunan Kalijaga itu.

Satu lagi,ciri khas lain dari Mahfud MD yang tidak bisa hilang adalah logat Madura. Menurut Malik Madani, senior Mahfud di kampus yang juga sering dianggap sebagai penasihat spiritualnya, Mahfud sulit untuk menghilangkan logat Maduranya. Padahal sebagai tokoh nasional yang memiliki kolega serta jaringan nasional dan internasional, seharusnya ketika berbicara Mahfud tidak lagi kental dengan logat Madura.

Lantas, bagaimana sosok Mahfud di mata istrinya, Yatie? Yatie mengatakan bahwa suaminya sejak dahulu menjadi pribadi yang menyenangkan orang. Mahfud juga orang yang sangat disiplin. Dia tidak pernah terlambat mengajar di UII.“Dia tidak pernah korupsi waktu, jika mengajar selalu datang lebih awal. Begitu juga di acara lain,”cerita Yatie.

Sebelum menjadi pejabat negara dan tinggal di Yogyakarta, Mahfud selalu meluangkan waktu magrib untuk salat bersama keluarga. Kini walaupun waktunya tidak seleluasa dulu, Mahfud tetap sering berkumpul di waktu luang.
READ MORE ~>> Komik Sederhana dan Logat Madura

Anak Sampang yang Disuka Banyak Orang

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutar rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat penegak hukum ternyata tidak seberat ketika MK memutus sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Maklum, kontestan pada Pilpres 2009 merupakan tiga kekuatan besar. ”Anggodo siapa sih, apa yang ditakuti dari dia.

Tapi, kalau pemilihan presiden kanAnda tahu. Ada tiga kekuatan politik yang besar. Ini lebih berat.Tapi apa yang terjadi, ketiga kekuatan yang besar itu tidak pernah memengaruhi saya, baik langsung maupun tidak langsung,”ujar Ketua MK Mahfud kepada beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, pada 12 Agustus 2009 MK memutuskan menolak gugatan yang diajukan pasangan Megawati Soekarnoputri- Prabowo Subijanto dan pasangan Jusuf Kalla (JK)- Wiranto terkait hasil pilpres. MK menyatakan Pilpres 2009 sah berdasarkan konstitusi.

Kalaupun terdapat berbagai pelanggaran, kecurangan, dan daftar pemilih tetap (DPT) ganda selama pelaksanaannya, berbagai kecurangan dan pelanggaran itu tidak terstruktur, masif, serta sistematis. Dengan demikian, gugatan kedua pasangan itu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berpengaruh sama sekali atas komposisi perolehan suara ketiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2009.Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono tetap menduduki posisi teratas dengan perolehan 62%, disusul Megawati- Prabowo, kemudian JK-Wiranto.

Boleh jadi integritas dan ketokohan Mahfud MD dalam memimpin MK membuat dua pasangan yang mengajukan gugatan menghormati keputusan MK.”Sesudah sidang hasil pemilihan presiden selesai diputus, klien juga agak setengah takjub namun bangga. Karena, setelah putusan dibacakan pada pukul 18.00 WIB, JK sudah menerima putusan MK. Lalu, jam 7 malam Mbak Mega menyatakan memaklumi, memahami,”ujar Mahfud. Setelah beberapa waktu pembacaan putusan, dalam sebuah acara pertemuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar di Hotel Sahid, Mahfud dan JK bertemu. Maklum, keduanya adalah anggota KAHMI. Pada kesempatan pidato, JK mengatakan bahwa KAHMI harus bangga karena punya anggota alumni HMI seperti Mahfud.

”Dia adalah seorang intelektual profesional. Setia pada tugasnya. Sehingga meski kalah ketika berperkara dalam pilpres, saya merasa hormat kepada Pak Mahfud dan saya bangga sebagai alumni HMI,”ujar JK dalam pidatonya. Begitu juga ketika dalam acara pernikahan Zannuba Arifah Chafsoh atau yang kerap disapa Yenni Wahid (putri Gus Dur), Mahfud bertemu dengan Prabowo yang datang bersama Luhut Pandjaitan.”Wow, wow, ini Pak Mahfud yang mengalahkan kamu kemarin di pengadilan MK. Bagaimana, Kamu mau protes nggak?” kata Luhut kepada Prabowo.

Lalu Prabowo menjawab,”Kalau yang memutus bukan Pak Mahfud, saya demo MK itu. Tapi, karena Pak Mahfud yang memutus, saya mau ngajakdemo nggak ada yang ikut.”kata Mahfud menirukan apa yang diucapkan Prabowo pada pertemuan itu. Gaya kepemimpinan Mahfud yang bisa diterima banyak kalangan tidak terlepas dari pengalaman yang sudah dia lalui. Sementara gaya bersemantik yang selama ini identik dengan Mahfud sejatinya banyak dia peroleh dari Gus Dur, selain pengalamannya sebagai aktivis mahasiswa, khususnya di HMI
READ MORE ~>> Anak Sampang yang Disuka Banyak Orang

Hakim Jangan Tersandera Aturan

Jika kita melihat ketidak benaran, luruskan ketidak benaran itu dengan tanganmu, kekuasaanmu. Dan jika melihat ketidakbenaran tapi tidak punya kekuasaan untuk meluruskannya, maka berbicaralah dengan mulutmu. Prinsip itulah yang senantiasa dianut pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 ini. Dia juga dikenal sebagai sosok yang selalu berbicara apa adanya, ceplas-ceplos, tapi cermat, dan cerdas dalam mengambil keputusan.

Walaupun sebagian orang terkadang menilai keputusan yang diambil kontroversial, banyak juga yang menganggap Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD sebagai pribadi yang menyenangkan. Anggapan kontroversial yang melekat pada diri alumnus dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, ini sebenarnya tidak pernah terlepas dari pandangannya sebagai pakar hukum.

Lulusan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 1993 ini melihat bahwa pembangunan hukum di Indonesia cenderung pada penegakan hukum formal prosedural (procedural justice). Artinya, cenderung melaksanakan perintah undang-undang (UU) yang tertuang dalam pasal-pasal. Pola semacam itulah yang sering digunakan para penegak hukum di Indonesia dalam ”mencari keadilan”.

Hukum yang hanya didasarkan pada bunyi pasal-pasal akan mudah sekali dipermainkan. Untuk menghukum seseorang, para penegak hukum dengan mudah bisa menggunakan pasal-pasal dalam UU tertentu. Begitu juga sebaliknya jika ingin membebaskan seseorang.” Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara bermain di antara bunyi pasal-pasal untuk memenangkan perkara atau mengalahkan perkara.

Bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,”kata mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Sebab, peraih gelar doktoral Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, hukum itu tidak hanya bunyi pasalpasal yang harus selalu diikuti. Bunyi pasal-pasal sudah seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan. Karena itu, yang harus diutamakan adalah nilai keadilannya.

Substansi hak-hak asasi manusia tentang demokrasi, kesamaan hak, dan sebagainya jauh lebih penting daripada sekadar bunyi pasalpasal. Sebab, bunyi pasal-pasal ada kalanya tidak adil. Beranjak dari beberapa kasus,di mana bunyi UU tidak memberi rasa keadilan, MK menerobosnya dan membuat keadilan sendiri. Asumsinya, hakim dalam teorinya bisa membuat hukum (judges made law). ”Yang bisa menjadi hukum adalah putusan hakim itu kalau memang UU-nya tidak bisa memberikan rasa keadilan. Itulah yang kita sebut sebagai keadilan substantif (substancial justice),”papar Mahfud yang juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 2004–2008 waktu lalu.

Paling tidak keputusan pemungutan ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang diumumkan Desember 2008 menjadi satu bukti keadilan substantif yang diterapkan MK. Dalam sengketa pilkada tersebut MK mengharuskan KPUD Jatim menggelar pemungutan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura, serta perhitungan ulang di Kabupaten Pamekasan karena terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif di tiga daerah pemilihan itu. Kemudian MK mengabulkan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kata salah seorang klien. Dengan keputusan tersebut, warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan hak pilihnya dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor. Langkah tersebut menjadi bukti lain terobosan (breakthrough) yang dilakukan MK dalam penegakan hukum substantif. Kebijakan terakhir MK yang sangat menyentak publik adalah soal pemutaran rekaman percakapan Anggodo.

Langkah MK memperdengarkan rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah pejabat tinggi penegak hukum menjustifikasi adanya mafia hukum di Indonesia. Apa yang dilakukan MK, dengan berani memutar rekaman percakapan Anggodo, menjadi catatan historis tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Meski begitu, tidak semua putusan MK melampaui batas-batas konstitusi. ”Itu terobosan-terobosan yang kami lakukan.

Masyarakat menganggap cara itu lebih adil dan bisa diterima. Cara itu dianggap sebagai hukum meski dari sisi procedural justicemungkin salah. Namun, dari sisi substantive justice justru itu yang ditunggu-tunggu masyarakat,”ujar Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 1997–1999 ini. Dengan kondisi penegakan hukum saat ini, kata Mahfud, ke depan polanya harus berorientasi pada penegakan hukum substantif. Pola semacam ini, dalam teori ilmiahnya di Indonesia, lebih banyak dikembangkan di Universitas Diponegoro (Undip) yang dipelopori Satjipto Rahardjo.Di mana konsep hukum atau paradigma hukum progresif tidak hanya dibaca sebagai pasal-pasal belaka.

Sebelum amendemen UUD 1945, hukum di Indonesia cenderung kepada formal prosedural. Pola ini disebabkan Indonesia masih mengikuti tradisi hukum Belanda. UUD sebelum diamendemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) yang sejatinya adalah tradisi hukum formal(civil law). Rechstaatcenderung menganggap kebenaran berada pada UU.

Sehingga dalam ”mazhab”rechstaat hakim tidak boleh membuat putusan di luar UU. Dalam rechstaat hakim yang hebat adalah hakim yang pintar menemukan pasal UU. Padahal, di samping rechstaat ada konsep hukum lain luar Belanda (kawasan Eropa) yakni Anglo Saxon yang menganut the rule of law. Di negara penganut Anglo Saxon (the rule of law) hakim justru disuruh melanggar UU. Dalam aliran ini, kalau UU-nya tidak benar, hakim yang membuat hukum. Contohnya di Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada, dengan the rule of law, hakim yang hebat adalah yang berani membuat hukum sendiri tanpa terikat UU. Gaya inilah yang pernah dilakukan hakim John Marshall dalam kasus ”Marbury vs Madison”pada 1803.

Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di AS melalui putusan Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan MA (supreme court) AS dalam perkara tersebut. Meski ketentuan judicial reviewtidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar AS, MA AS membuat sebuah putusan yang ditulis Marshall dan didukung 4 hakim agung lain yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undangundang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perkara tersebut ketentuan yang memberikan kewenangan MA mengeluarkan writ of mandamus pada Pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi. Sehingga, MA menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme of the land. Namun, di sisi lain juga dinyatakan bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya. Keberanian Marshall dalam kasus ”Marbury vs Madison”untuk berijtihad menjadi preseden baru dalam sejarah AS dan pengaruhnya meluas dalam pemikiran dan praktik hukum di banyak negara.
READ MORE ~>> Hakim Jangan Tersandera Aturan

Kilas Balik Tradisi POTY

Tradisi POTY mulai diselenggarakan sejak 2005. Pada kesempatan itu, memilih tiga kategori pemenang, yaitu di bidang politik, hukum, dan agama yang masing-masing diraih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (politik), Jenderal Pol Sutanto (hukum), dan KH Abdullah Gymnastiar (agama). SBY memiliki gaya kepemimpinan dan peran yang sangat besar dalam membawa Indonesia di era transisi demokrasi.

Dia adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian, mantan Kapolri Sutanto layak mendapatkan anugerah karena berani menindak dan memberantas kasus korupsi, perjudian, dan narkoba. Adapun Aa Gym sangat istimewa karena dia adalah rohaniwan yang selalu bertutur kata halus, sederhana, dan mengedepankan toleransi. Untuk POTY 2006, SBY dan Sutanto kembali mendapatkan kehormatan terpilih sebagai tokoh terbaik, masing-masing di bidang politik dan hukum. Sementara kategori agama dihilangkan dan diganti dengan kategori ekonomi dan budaya.

Para pemenang untuk kategori ekonomi ialah mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, sedangkan kategori budaya adalah budayawan Emha Ainun Najib. Pada POTY 2007, kategori politik diraih Sri Sultan Hamengku Buwono. Ketokohan, kepemimpinan dan kesederhanaan yang dimiliki Sri Sultan membuat dia tampak bersinar di mata rakyat. Untuk kategori hukum, tokoh terbaik diraih Taufiequrrahman Ruki. Perannya saat itu sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan luas dari masyarakat karena dia memimpin sebuah lembaga yang merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi.

Berikutnya, kategori Tokoh Terbaik 2007 Bidang Ekonomi diraih Menteri Keuangan Sri Mulyani. Birokrat cum akademisi yang satu ini mampu menjaga stabilitas ekonomi dan moneter Indonesia pada saat ekonomi sedang tidak menentu. Terakhir untuk kategori budaya, terpilih nama Sardono W Kusumo, seniman yang juga pengajar di Institut Kesenian Jakarta. Pada penganugerahan penghargaan Tokoh Terbaik 2007, kami melakukan perubahan di tingkat metodologi.

Jika tahun-tahun sebelumnya konstruksi POTY menggunakan pendekatan kuantitatif atau survei, pada POTY 2007 kami menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Perumusan nominasi dilakukan melalui FGD panel expert dan hasilnya dilempar kepada masyarakat dalam bentuk jajak pendapat. Setelah hasil survei diketahui, finalisasi pemenang kembali diberikan ke tangan dewan juri pada saat FGD tahap kedua. Metodologi ini dinilai lebih feasibledan dipertahankan hingga sekarang. Pada 2007 pula, untuk pertama kalinya memasukkan Issue of The Year pilihan masyarakat. Issue of The Year adalah isu-isu yang paling menarik perhatian masyarakat pada tahun bersangkutan sekaligus harapan agar isu tersebut dapat segera diselesaikan.

Untuk tahun 2007, pemberantasan korupsi terpilih sebagai isu yang paling menyedot perhatian. Pada POTY 2008, Presiden SBY kembali menerima penghargaan POTY untuk kategori politik, begitu pula dengan Sri Mulyani yang kembali meraih POTY untuk kategori ekonomi. Untuk tokoh hukum terbaik 2008, ada yang berbeda. Tidak seperti sebelumnya di mana pemenang kategori hukum merupakan pimpinan lembaga tinggi, pemenang POTY 2008 di bidang hukum berasal kalangan masyarakat sipil (civil society). Dia adalah Suciwati, istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir. Suciwati layak menerima penghargaan karena dinilai sebagai aktivis yang tegar dan tidak pernah menyerah mencari keadilan sehingga menjadi inspirasi banyak orang.

Sementara di kategori budaya, anugerah POTY 2008 diraih aktor papan atas DeddyMizwar. Peran berikut karya-karya sang ”Jenderal Nagabonar”, baik sebagai aktor maupun sutradara di layar kaca dan layar lebar yang sangat di sukai klien setianya dan telah memukau perhatian banyak pemirsa. Sementara untuk Issue of The Year2008, pemberantasan korupsi kembali terpilih sebagai isu paling hangat. Pada 2009, kembali melakukan perubahan yang cukup fundamental.

Kami menghilangkan perumusan kategori- kategori baku yang selama ini digunakan, yaitu kategori politik, hukum, ekonomi, dan budaya, untuk dileburkan menjadi satu kategori saja dengan nama People of The Year. Mengapa demikian? Hal itu semata-mata dilakukan untuk menghindari stagnasi tokoh di tiap kategori dan kenyataan bahwa terobosan yang dilakukan seseorang dapat menembus batas-batas politik, hukum, ekonomi, dan budaya.

Mulai tahun ini pula, memberikan anugerah kepada empat tokoh yang berperan besar, yaitu sebagai pendidik terbaik, kepala daerah terbaik, wirausahawan terbaik, dan kepada Chris John sebagai Tokoh Muda Kebanggaan Nasional 2009. Untuk Issue of The Year2009, yang terpilih adalah sengketa antar lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan kepolisian, dalam kasus penahanan pimpinan KPK.
READ MORE ~>> Kilas Balik Tradisi POTY

Mencari Tokoh Terbaik

Kutipan ungkapan pengarang asal AS Steven Covey di atas seolah menggambarkan konstruksi realitas seorang Mahfud MD. Konsistensi Mahfud dalam mendukung perubahan, berani menyodorkan alternatif, dan memegang teguh prinsip itulah yang membuat staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu terpilih sebagai People of The Year 2009 versi harian. Prof Dr Moh Mahfud MD, pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi yang terbaik pilihan masyarakat atas berbagai terobosan dan keputusan penting yang dibuatnya sepanjang tahun 2009 yang berdampak besar dan memberikan inspirasi bagi kehidupan masyarakat secara luas. Berbagai terobosan ia tuangkan mulai dari keputusan pemilihan kepala daerah ulang di Jawa Timur, diperbolehkannya penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilu, serta keputusan fenomenal diputarnya rekaman pembicaraan terkait rekayasa kasus penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 itu mengungguli sembilan kandidat lain dalam penentuan pemenang People of The Year(POTY) 2009. Tokoh-tokoh lain yang masuk nominasi ialah mantan Direktur Umum PT Pertamina Ari H Soemarno, petinju profesional Chris John, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, Direktur Umum PT Garuda Indonesia Emirsyah Sattar, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, seniman Iwan Abdulrachman, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dosen cumaktivis perempuan Siti Musdah Mulia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Munculnya nama Mahfud MD sebagai pemenang POTY setelah melalui proses seleksi metodologi yang ketat dan bertahap. Namun, sebelum membahas lebih jauh konstruksi metodologi terpilihnya Mahfud MD, kiranya perlu diuraikan dahulu landasan epistemologis POTY 2009. Termasuk alasan mengapa merasa perlu membuka tradisi pemberian penghargaan kepada tokoh melalui POTY.

Mengapa kita mengidamkan seorang tokoh dan kenapa POTY? Atas pertanyaan itu, kami harus mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sedang mengarungi proses perubahan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, hukum maupun budaya berikut dengan berbagai persoalan yang membelitnya.

Dengan total populasi yang hampir mencapai 240 juta jiwa beserta berbagai kemajemukannya, ditambah potensi sumber daya alam yang tiada terhingga, bangsa ini menyimpan energi yang luar biasa untuk melakukan perubahan. Namun, potensi yang besar itu tidak mungkin dapat digerakkan tanpa adanya proses dialektis yang dihasilkan dari pergulatan pemikiran, diskursus, dan terobosan-terobosan.

Di dalam pusaran itulah muncul tokoh-tokoh yang memiliki andil besar dalam proses dialektis, menjadi klien perubahan (agent of changes). Konstruksi itulah yang mengilhami lahirnya POTY. Komitmen menjadi corong yang menampilkan tokoh-tokoh berpengaruh beserta sepak terjangnya yang dinilai penting, yang menawarkan terobosan dan mengandung inspirasi bagi masyarakat.

Bagaimana Mahfud Dipilih?

Proses jalannya POTY 2009 hingga muncul nama Mahfud MD dilakukan secara objektif dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan itu sendiri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu focus group discussion(FGD) tahap pertama, survei nominasi hasil FGD ke masyarakat, dan FGD penentuan pemenang. Pada FGD tahap pertama,kami menyeleksi namanama tokoh hingga dijaring 10 tokoh yang layak untuk dimasukkan nominasi.

Untuk proses FGD, kami mengundang juri yang beranggotakan para pakar yang representatif, kompeten, dan kredibel di bidangnya. Mereka adalah mantan hakim agung H Benjamin Mangkoedilaga, birokrat dan pemerhati lingkungan hidup Erna Witoelar. Kemudian Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Kami turut pula mengundang guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Dekan School of Diplomacy Universitas Paramadina Dinna Wisnu, Presiden Direktur Indomobil Gunadi Sindhuwinata, Sekjen DPD Siti Nurbaya, dan budayawan Putu Wijaya. Seluruh anggota dewan juri yang diwakili Pemimpin Redaksi Sururi Alfaruq, memiliki hak suara dan hak pilih. Pada FGD tahap pertama, setelah melalui perdebatan dan adu pendapat yang seru, seluruh anggota dewan juri akhirnya memutuskan 10 nama terbaik yang akan dimasukkan nominasi.

Ke-10 nama ini kemudian ditawarkan ke masyarakat melalui jajak pendapat untuk mendapatkan lima nama teratas. Jajak pendapat diselenggarakan melalui percakapan lewat telepon kepada 2.050 responden yang dipilih secara acak di sembilan kota besar di Indonesia. Setelah hasil jajak pendapat diketahui, lima nomine mendapat suara tertinggi, yaitu Chris John, EmersonYuntho, Iwan Abdurrahman, M Mahfud MD,dan Sri Mulyani. Untuk menentukan siapa pemenang dari lima nama di atas, kami kembali mengundang dewan juri untuk melakukan FGD tahap final.

Tidak seperti FGD tahap pertama, FGD tahap kedua berlangsung lebih dinamis dan disertai perdebatan sengit. Awalnya, hampir semua juri menilai tidak ada alasan yang tepat untuk tidak memberikan anugerah POTY 2009 kepada Mahfud MD. Sebab, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MK, Mahfud telah menunjukkan kinerja cemerlang sepanjang 2009 dan memenuhi segala kriteria. Terutama atas keberaniannya memutar rekaman percakapan rekayasa kasus pimpinan KPK. Rhenald Kasali menilai, keputusan itu merupakan terobosan besar karena telah membuat masyarakat tersadar akan realitas dunia hukum yang selama ini terkesan ditutup-tutupi.”

Dengan cara berpikir yang sederhana, Mahfud berani menerobos aspek-aspek formal yang selama ini dianggap sebagai tabu, sebagai mitos yang tidak bisa dibongkar, dan efek dari terobosan itu akan sangat panjang,”ujarnya. Namun, Putu Wijaya kemudian menggugat konsensus tersebut dan mengajak juri lain untuk memperhitungkan Chris John karena prestasinya membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

”Bisakah kita memberikan kesempatan kepada orang yang inspiratif seperti Chris untuk mendapatkan penghargaan? Dia berjuang dengan kesederhanaan, ketekunannya, tanpa meminta imbalan apa pun, bahkan dia main sampai babak belur,”ujar Putu. Melalui uraian panjang lebarnya mengenai sosok Chris John, Putu telah melakukan kontradiskursus (counter-discourse), mengalihkan perdebatan para juri yang didominasi melulu soal ”Mahfud MD dan rekaman percakapan rekayasa kasus pimpinan KPK”.

Putu mencoba menarik bandul berpikir para juri yang cenderung fokus pada wacana hukum dan politik yang disebutnya sebagai ”elitis”dan mengajak untuk membicarakan Chris John yang lebih populis dan membanggakan masyarakat. Putu memaparkan,persoalan yang menjangkiti bangsa ini hanya dapat diobati dengan kebanggaan yang dihasilkan dari tokoh yang mampu mengharumkan nama bangsa seperti Chris John.”Jangan lupa, Chris berhasil menang di Amerika, negara yang selama ini mengejekejeknya. Ia seolah-olah menunjukkan kepada mereka bahwa negeri kita ini ternyata masih menyimpan kebanggaan yang luar biasa,” lanjut Putu.Uraian itu sontak membuat hadirin tergugah.Juri yang awalnya memutuskan untuk memilih Mahfud berpikir dua kali.

Namun, akhirnya ditemukan kesepakatan bahwa untuk tahun 2009, Mahfud MD lebih layak untuk menyandang predikat tokoh terbaik. Dinna Wisnu mengatakan,memang banyak isu yang perlu diperhatikan selain ekonomi,hukum,dan politik. Namun, menurutnya challenge terbesar bangsa Indonesia saat ini ialah persoalan politik dan hukum.”Ekonomi sudah ada relnya, politik dan hukum belum ada karena pemerintah sering tidak konsisten. Mahfud ialah satu dari sedikit orang yang berani memperbaiki rel yang belok-belok itu,”ucapnya.

Keputusan juri sudah final. Mahfud ditetapkan sebagai tokoh yang paling layak menerima penghargaan POTY 2009, tetapi juga tidak mengabaikan sosok Chris John yang sangat membanggakan. Karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah POTY, muncul ”jalan tengah”kesepakatan antara redaksi dan dewan juri untuk membuat penghargaan khusus kepada Chris John dengan predikat Tokoh Muda Kebanggaan Nasional Tahun 2009.
READ MORE ~>> Mencari Tokoh Terbaik

Yang Berprestasi Baik

People of The Year (POTY) yang dilahirkan di tahun 2009 bukanlah sekadar tokoh biasa. Bukan pula tokoh yang hanya populer (the most popular) atau karena memiliki kekuasaan (the most powerful). Namun, tokoh yang terpilih memperoleh penghargaan POTY kali ini adalah tokoh yang benar-benar sangat memberi pengaruh dalam bidang apa pun dan sangat kuat kontribusinya dalam pembangunan karakter bangsa. Tidak secara signifikan bahwa mereka yang populer dan memiliki kekuasaan otomatis akan sangat berpengaruh, tergantung bagaimana mereka menggunakan kepopuleran dan kekuasaannya sehingga menjadi pengaruh. Henry Kissinger pernah menulis, Hu Jianto adalah tokoh yang dengan kekuasaannya bisa memberi pengaruh besar di negaranya maupun di dunia.

Kissinger melukiskan, berpengaruhnya Hu Jianto karena dalam memimpin bisa meningkatkan harmonisasi rakyat dan mampu menjaga kesatuan wilayahnya. Dalam konteks lain, Shirin Abidin, pemenang Nobel 2003 untuk Kategori Penegakan Hak Asasi Manusia asal Iran, menjadi sangat berpengaruh di negaranya karena tidak pernah mengenal lelah memperjuangkan kemerdekaan HAM di negaranya yang supertertutup dan cenderung otoritarian.

MohamadYunus, pendiri Grameen Bank yang juga peraih nobel asal Bangladesh, menjadi sangat berpengaruh karena keberaniannya memberikan bantuan ekonomi kerakyatan tanpa agunan. Karena terobosannya inilah, Yunus menjadi orang sangat berpengaruh dan dicintai rakyat kecil di negaranya. Seperti penghargaan POTY di tahun 2009 yang jatuh pada Prof Dr Mohammad Mahfud MD. Dipilihnya Ketua Mahkamah Konstitusi ini bukan karena kepopuleran dan kekuasaannya.

Faktor yang sangat dominan adalah dia telah membuat terobosan (breakthrough) yang luar biasa dan mampu menjadikannya sebagai pengaruh yang luar biasa pula. Istilah Eisntein, terobosan itu sebagai bentuk cara berpikir yang berani menembus cara-cara di luar kewajaran yang telah menghasilkan substansi kesuksesan yang tidak pernah dicapai sebelumnya.

Dalam sistem ketatanegaraan yang masih sangat dipengaruhi dengan politicking, apa yang telah dilakukan Mahfud, dengan berbagai terobosannya yang bisa memenuhi rasa kebenaran dan keadilan dalam bidang hukum bagi masyarakat, mampu memberikan harapan besar bagi masa depan tegaknya keadilan yang sesungguhnya. Kalau bukan Mahfud, tentu terasa sulit melakukan karena ”harmonisasi”dalam sistem kekuasaan kita masih sangat kuat.

Banyak para tokoh yang memiliki kekuasaan sering terjebak dalam politik harmoni sehingga mereka tidak leluasa bahkan sulit melakukan tugasnya sampai pada tataran yang bisa memberi pengaruh besar dalam kebenaran dan keadilan.

Sistem demokrasi kita yang mulai matang tetap saja belum mampu memberi warna bahwa masing-masing institusi, kekuatan, dan atau kelompok yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi secara bebas dan independen sesuai kewenangannya. Pengaruh harmonisasi politik itu masih terasa kuat karena gaya politik kita masih belum terbebas dari pengaruh otoritarianisme dalam bentuk lain.

Mahfud sebagai salah satu anak bangsa yang sadar akan harmonisasi politik itu, dengan keilmuannya, berusaha membebaskan diri demi sebuah cita-cita; keadilan yang bisa dirasakan oleh semuanya.

Mahfud sadar bahwa rakyat Indonesia sudah terlalu lama merindukan hadirnya sebuah keadilan yang sesungguhnya dan sekarang dia memiliki kewajiban besar untuk terus melahirkan keadilan-keadilan lain yang bisa meneguhkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kepastian hukum. Selain Mahfud, masih ada beberapa anak bangsa yang dalam bidang berbeda, memiliki keberanian untuk membuat terobosan seperti yang dilakukan Mahfud.

Nama-nama seperti Masfuk, Bupati Lamongan; Mohammad Nadjikh, CEO PT KML, pengekspor ikan teri terbesar; Kalend Osen, pendidik yang berhasil menyulap kampung Pare Kediri, Jawa Timur, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian; dan Chris John, juara dunia kelas bulu WBA.

Masfuk pantas disebut manusia universal karena dengan background Muhammadiyah bisa terpilih sebagai Bupati Lamongan yang di sekitarnya dikepung basis Nahdliyin. Seperti halnya futurolog, Alfin Toffler, Masfuk memiliki pandangan yang futuristik, mewajibkan bahasa Mandarin sebagai bahasa keseharian di Lamongan dengan menerapkannya dalam kurikulum sekolah dan berbagai instansi di daerahnya.

Pantas kalau dia menjadi simbol tokoh yang sangat berpengaruh karena berhasil menjadikan ekonomi daerahnya berkembang pesat dengan ditandai banyaknya industri yang tumbuh di daerahnya. Tidak berlebihan tatkala harian Seputar Indonesia menganugerahkan POTY untuk nama-nama yang telah menorehkan prestasi luar biasa tersebut.

Kepedulian dan niat memberi apresiasi merupakan alasan kuat untuk menampilkan mereka sebagai POTY. Kesannya klise, sepele, dan tidak berarti.Tetapi untuk menumbuhkan semangat berprestasi, apresiasi menjadi sangat penting. Salah seorang yang bernama klien berharap, melalui anugerah POTY ini semakin banyak anak bangsa yang terus memikirkan prestasi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
READ MORE ~>> Yang Berprestasi Baik

Perancangan Satelit Untuk Pertanian

Untuk menunjang program ketahanan pangan, khususnya di sektor pertanian, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) tengah mengembangkan satelit penginderaan jarak jauh. “Ini seperti satelit umumnya yang banyak di luar angkasa. Hanya, satelit ini memiliki kamera yang dilengkapi filter khusus spektrum pertanian,” jelas Kepala Lapan Dr Adi Sadewo usai penandatanganan memorandum of understanding(MoU) bidang Dirgantara antara lembaga yang dipimpinnya dengan IPB di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor, kemarin. Lebih lanjut dia menjelaskan, cara kerja satelit ini sifatnya optikal, bukan radar yang bisa menembus awan.

“Kendalanya kalau awan tebal, satelit ini tidak bisa melakukan penginderaan sesuai yang diharapkan seperti satelit yang bersifat radar, kata klien. Harganya pun kalau satelit optikal ini masih di bawah yang radar yakni sekitar 400 juta dolar Amerika,” tandasnya. Satelit tersebut nantinya, kata Adi, dinamakan LISAT (Lapan-IPB Satelit), bermuatan misi pencitra multispektral dirancang sebagai sarana untuk membangun pertanian di Indonesia. Satelit tersebut dibangun dan dirakit sendiri di dalam negeri dengan beberapa tahap. Tahap pertama tahun ini mempersiapkan spesifikasi sensor muatan dan bus satelit.

Tahap berikutnya diharapkan selesai dan siap diluncurkan pada 2014. Sedangkan Rektor IPB Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menganggap langkah ini sebagai salah satu upaya membangun ketahanan pangan nasional. “Sebab, selama ini kita hanya mengira-ngira dan memprediksi soal data pembangunan pertanian. Nah, diharapkan dengan adanya satelit ini, data soal ketahanan pangan tidak lagi berdasarkan ramalan,” jelasnya.
READ MORE ~>> Perancangan Satelit Untuk Pertanian

Mutiara Hitam

Persipura Jayapura membuka peruntungan negatif di penyisihan Grup F Liga Champions Asia (LCA) 2010. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu ditaklukan klub Korea Selatan (Korsel) Jeonbuk Hyundai Motors dengan skor 1-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tadi malam. Ini berarti Persipura gagal merevisi kutukan empat tahun terakhir klub asal Indonesia yang selalu gagal pada laga perdana kompetisi paling elite antarklub Asia ini. Jeonbuk mengawali peruntungannya melalui eksekusi penalti gelandang Kim Seung Yong pada menit ke-15.Wasit asal Singapura Abdul Malik Bin Abdul Bashir langsung menunjuk titik putih setelah gelandang Persipura Ian Louis Kabes menjatuhkan Luiz Henrique di kotak terlarang.

Pamor Mutiara Hitamsemakin kusam setelah striker asal Kroasia milik Jeonbuk Krunoslav Lovrek mencetak hat-trick pada menit ke-26, 66, 81. Mutiara Hitam memperkecil kekalahan melalui aksi Kabes pada menit ke-67 yang sekaligus membayar blunder yang dilakukannya di awal pertandingan. Pelatih Persipura Jacksen F Tiago pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, asuhannya kehilangan karakter permainan hampir di sepanjang babak pertama. “Pemain memang terbebani, sehingga tidak kelihatan gaya Persipura yang sebenarnya. Kami kehilangan agresivitas dan mobilitas.

Tapi, kami berusaha membuat perubahan pada babak kedua,” ungkapnya kemarin. Digelontor empat gol membuat Mutiara Hitam tenggelam di dasar klasemen Grup F dengan nilai nol dari satu laga. Sebab, wakil China Changcun Yatai hanya kalah 0-1 dari klub Jepang Kashima Antrlers. Sementara Greeng–julukan Jeonbuk–duduk di singgasana klasemen. “Permainan yang dikembangkan Jeonbuk jauh lebih efektif dan tajam, kata salah seorang klien yang mengamati jalannya pertandingan. Kami sudah maksimal di babak kedua tapi masih membuat banyak kesalahan. Mereka lebih segalanya. Kami juga tidak diuntungkan oleh kondisi Boaz Solossa yang kurang fit,”tutur Jacksen. Hasil ini semakin menegaskan dominasi sepak bola Korsel atas Indonesia.

Sebab, hasil di LCA menjadi barometer sebenarnya kemajuan sepak bola. Secara kualitas KLeagueLiga Korsel–memang lebih baik dari Djarum Indonesia Super League (DISL). Buktinya kompetisi mereka berada di peringkat 2 Asia dengan nilai 441, unggul enam strip atas DISL yang dapat nilai 296. Status juara LCA musim lalu juga menjadi milik klub Negeri Ginseng Pohang Steelers. “Persipura masih memiliki lima laga lagi. Kami jelas akan maksimalkan peluang yang ada. Persipura tidak mau menjadi bulan-bulanan selama bermain di LCA. Beberapa hari ini kami fokus ke liga. Kami belum memikirkan laga kontra Changcun karena berat, apalagi cuaca di sana sampai minus lima,” terang Jacksen.

Manajer Jeonbuk Choi Kanghee menjelaskan, pemain juga mengalami problem adaptasi. Sebab, cuaca di Jakarta lebih panas dari Korsel. Stamina pemain juga belum pulih sepenuhnya. Namun, apresiasi tetap diberikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. “Ini pertandingan yang sulit karena perbedaan suhu dan kami hanya memiliki waktu penyesuaian tiga hari. Pemain masih lelah. Tapi, kami akhirnya menang. Kunci Jeonbuk adalah dua gol di babak pertama. Kami tetap melihat adanya kemajuan di Liga Indonesia,” ujar Kanghee. Greens juga menepis adanya ketidakseriusan menjalani laga lantaran skuadnya mayoritas didukung amunisi muda. Kanghee juga mengatakan, klub tetap memercayai kemampuan pemain muda lantaran sudah menjalani tahap pembinaan secara bagus menurut jenjang usia. “Klub di Korsel memiliki sekolah sepak bola. Mereka dimatangkan sampai usia 19 tahun pada kompetisi menurut strata umur. Setelah itu, setiap klub akan memberikan promosi bagi empat pemain per musim. Pemain muda umumnya bekerja keras untuk sampai ke tahap itu,”tandasnya.
READ MORE ~>> Mutiara Hitam

Pengkajian Sistem

Kunjungan KPK Hary Tanoesoedibjo didampingi Pemimpin Perusahaan Syafril Nasution menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah yang didampingi Wakil Ketua Bidang Pencegahan M Yasin seusai diskusi di Jakarta kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkaji sistem administrasi kantor milik pemerintah. Hal itu menyusul masifnya potensi tindak pidana korupsi dalam setiap sistem yang diterapkan di instansi pelat merah.

Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan, KPK melakukan kajian terhadap standard operating procedure (SOP) untuk menelusuri kelemahannya.“ Kajian sistem kita mulai dengan sistem administrasi yang mengandung banyak praktik korupsi. Misal, transaksi suap,” jelas Jasin saat berdiskusi di Jakarta kemarin. Selain Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Martha Hamzah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP, dan staf Biro Humas KPK bertandang ke Kantor. Hadir dalam diskusi tersebut Pemimpin Umum SI Hary Tanoesoedibjo, Pemimpin Perusahaan Syafril Nasution, Pemimpin Redaksi Sururi Alfaruq, dan jajaran redaksi.

Jasin menjelaskan, dalam mengkaji SOP di setiap instansi pemerintah, KPK melakukan observasi ke lapangan, merekam gambar, dan mencari informasi untuk melengkapi hasil temuan tersebut. “Ini tidak berhenti di sini. Kita akan terus melakukan evaluasi, terutama pada lembaga yang sudah men-declare reformasi birokrasi,” katan salah seorang klien. Diketahui, beberapa instansi sudah menyatakan akan merealisasikan program reformasi birokrasi di lembaganya. KPK juga sudah melakukan penilaian terhadap inisiatif anti korupsi di instansi pemerintah. Pada 2009 penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) menyebut, skor Ditjen Anggaran mencapai 7,797 dari skor 1-10.

Disusul Ditjen Bea Cukai 7,781,Ditjen Pajak 6,950, Ditjen Perbendaharaan 6,103, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional 4,013, dan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan serta Tenaga Kependidikan (PMPTK) 3,765. Sementara itu, terkait dengan reformasi birokrasi, sudah ada lembaga yang dijadikan pilot projectreformasi birokrasi yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Chandra Martha Hamzah menambahkan, langkah KPK melakukan kajian terhadap sistem itu dilakukan untuk menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) di setiap lembaga. Karena IPK dinilai berdasar layanan publik yang dirasakan langsung oleh rakyat, maka kajian sistem dilakukan terhadap pelayanan publik.

“Nah, ini tugas KPK melihat di mana ada celah untuk korupsi. Bahkan, penindakan KPK juga untuk pencegahan, agar tidak terulang lagi korupsi di lembaga itu,”kata Chandra. Namun, lanjutnya, reformasi birokrasi dan menurunnya tindakan koruptif itu akan bisa terealisasi jika pimpinan di lembaga itu memiliki niat baik. KPK pun gencar memberi penjelasan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) mengenai tindakan koruptif.“Top leaderdi semua instansi harus punya niat untuk melakukan reformasi birokrasi,” tutupnya.
READ MORE ~>> Pengkajian Sistem

Kendala Proyek Tol

Pembangunan Jalan Tol di Jabodetabek terkendala pembebasan lahan. Hal ini membuat pembangunan berjalan lebih lama dibandingkan wilayah lainnya dan memerlukan kerja keras pemerintah. “Kita harus selesaikan satu persatu. Seperti pada Tol W2 (West 2) walau cuma 7 km tetapi pemiliknya ribuan,” kata Direktur Jalan Kota dan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Haris Batubara di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, dari rencana ruas tol di Jabodetabek sepanjang 504 km, 260 km belum terbangun. Dari 260 km tersebut belum semua lahan yang dibebaskan karena belum ada investor atau kontrak dengan pemerintah. Jalan tol di wilayah Jabodetabek yang lahannya sudah dibebaskan antara lain Cinere-Jagorawi (Cijago) dan Ulujami-Kebon Jeruk. Sedangkan untuk Tol Serpong-Kunciran sudah dibentuk Tim Pembebasan Tanah (TPT).

Haris mengatakan, banyaknya pemilik lahan membuat proses verifikasi berbagai dokumen menjadi lama. Langkah ini harus dilakukan secara teliti untuk menghindari adanya duplikasi data. Namun, pemerintah tetap berupaya melakukan pembebasan lahan secepatnya agar proses pembangunan tol segera dilakukan. Sedangkan Kepala BPJT Nurdin Manurung mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan Tol W2 (Ulujami-Kebon Jeruk) sepanjang 7 km sebagai lanjutan proyek W1, baru sekitar 5%.“Harusnya lahan untuk pembangunan Tol W2 sudah selesai sejak tahun lalu,”kata dia. Sedangkan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans S Sunito mengakui bahwa proses pembebasan lahan oleh pemerintah untuk Tol W2 berjalan lambat.

Sebagai investor untuk pembangunan W2, pihaknya menilai belum ada kecocokan harga.“Kita siap konstruksi dalam satu tahun asal tanah benar-benar sudah bebas,”katanya. Ruas W2 Ulujami-Kebon Jeruk merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang nantinya tersambung dengan ruas W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) dan akses Tol Tanjung Priok. Apabila semua ruas diselesaikan, maka seluruh tol JORR akan utuh tersambung serta akan mengurangi beban lalu lintas di tol dalam Kota Jakarta. Untuk ruas tol akses Tanjung Priok sekarang sudah dalam proses konstruksi dan dibangun dengan anggaran Rp4,5 triliun. Sedangkan anggaran W2 mencapai Rp1,4 triliun dan perkiraan biaya pembebasan tanah mencapai Rp800 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendesak Pemkot Jakarta Selatan segera menuntaskan pembebasan lahan untuk W2. Pihaknya mendengar sudah ada kemajuan yang positif. “Kami harap makin cepat makin bagus,”harapnya. Sedangkan Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang juga menjabat Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mangara Pardede mengatakan, sampai kemarin belum ada separuh dari lahan yang dibutuhkan telah dibebaskan. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang masih menaruh harga tinggi untuk tanah mereka.

“Kita sudah siapkan semuanya bahkan kita juga telah naikan harga,” kata klien. Harga yang telah disiapkan juga di atas NJOP yaitu rata-rata di atas Rp1juta. Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi menegaskan, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, bila masih ada yang tidak puas maka silakan melakukan penuntutan ke pengadilan. “Kita pastikan pembebasan akan selesai tepat waktu,”tukasnya.

Sementara pembebasan lahan untuk Tol Cijago yang dimulai sejak 2008 lalu ternyata masih bermasalah. Sejumlah warga yang lahan dan bangunannya telah digusur untuk proyek tersebut mengaku belum mendapatkan kejelasan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan mereka. Widi, 32, warga RT 2/3 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, mengatakan bahwa pada 12 September 2009 lalu tim pembebasan tanah mengajukan penawaran ganti rugi senilai Rp1,7 juta per meter persegi kepada warga.

Saat itu warga menyampaikan sanggahan dan meminta nilai ganti rugi atas tanahnya di atas tawaran tim. “Kita memberikan sanggahan dan meminta harga sebesar Rp3 juta per meter persegi. Tim bilang akan menjawabnya setelah masa sanggahan selama 120 hari berakhir. Sekarang sudah lebih 120 hari masih belum juga ada kejelasan hasilnya,” kata Widi di Balai Kota Depok kemarin. Keterangan Widi ini berbeda dengan keterangan Direktur Jalan Kota dan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Haris Batu bara yang mengatakan bahwa pembebasan lahan Cijago telah selesai. Terkatung-katungnya nasib warga yang tanahnya terkena proyek Tol Cijago juga dialami Andyarini Kencana Wungu, anggota Komisi A DPRD Kota Depok.

Dia tinggal di Kecamatan Sukmajaya yang masuk sektor dua tol tersebut. Andyarini mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai nasib mereka dan belum mendapatkan berapa nilai ganti rugi atas lahan dan bangunannya.“Saya juga masih menunggu kepastian,”ungkapnya. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Yayan Arianto mengaku tidak mampu berbuat banyak.“Kita menunggu putusan dari pemerintah pusat karena ini proyek pemerintah pusat.Kebetulan saja wilayahnya ada di kota Depok,”papar mantan Camat Limo ini.
READ MORE ~>> Kendala Proyek Tol

Pendidikan Umum

Daya saing dan produktivitas suatu negara ditopang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, institusi pendidikan harus mampu mengembangkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan sektor industri atau pasar tenaga kerja. Mereka harus membangun blueprint pendidikan yang terkait dengan strategi dan tahapan industri. Sejarah menunjukkan, negara-negara di Eropa membangun universitas-universitas di awal abad ke-11 yang nantinya menghasilkan revolusi industri melalui serangkaian penemuan teknologi. Jepang juga melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) mencapai posisinya seperti sekarang lantaran ditopang SDM berkualitas. Pertumbuhan China berjalan seiring dengan komitmen nasional memajukan pendidikan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Harus diakui, kita masih terfokus pada basic-education.

Sejumlah persoalan seperti kualitas fisik sekolah, pemerataan kesempatan pendidikan, kualitas guru, buku, dan perpustakaan masih menjadi persoalan sampai sekarang. Percepatan internet masuk ke sejumlah SD, SMP, SMA, dan madrasah menjadi salah satu agenda penting 100 hari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), di samping sejumlah program kerja lain, terutama pemenuhan kualitas pendidikan dasar. Selain basic education, highereducation juga perlu dikembangkan. Daya saing nasional, regional, dan lokal daerah hanya dapat terjadi apabila Indonesia memiliki SDM yang kreatif, inovatif, dan profesional. Arah pengembangan industri, baik nasional, regional maupun lokal perlu ditopang oleh perguruan tinggi.

Beberapa data terakhir menunjukkan indikasi mengkhawatirkan di mana pengangguran terdidik meningkat signifikan. Jumlah penganggur di kalangan terdidik sampai Februari 2009 mencapai 1,1 juta orang. Angka ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pengangguran terdidik pada 2004, 585.000 orang. Padahal, di saat yang sama, sebenarnya terjadi penurunan jumlah pengangguran di Indonesia secara absolut atau persentase menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Gejala ini perlu kita cermati. Peningkatan jumlah pengangguran terdidik mungkin akibat ketidaksesuaian antara apa yang dihasilkan (supply) dengan apa yang dibutuhkan (demand) industri.

Upaya menyeimbangkan supply dan demand tenaga kerja membutuhkan kerja sama antara industri dan perguruan tinggi, menurut klien. Industri membutuhkan perguruan tinggi. Begitu sebaliknya, kurikulum perguruan tinggi perlu melihat arah pengembangan industri. Keterkaitan antara perguruan tinggi dan industri terjadi di tiga tingkatan, yakni riset, manajerial, dan keterampilan. China menggunakan strategi zero-distance antara perguruan tinggi dan kawasan industri. Jepang dan Taiwan menerapkan science-park, berupa fasilitas di dalam kawasan industri demi memfasilitasi dan mengembangkan riset-aplikasi.

Keterkaitan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri menjadi keniscayaan demi membangun basis industri yang kokoh, berkesinambungan, dan efisien. Jika pemerintah sudah memiliki blueprint industri Indonesia di masa depan, perguruan tinggi dapat melakukan konsolidasi untuk membangun kurikulum yang dibutuhkan demi menghasilkan SDM yang berketerampilan. Berdasarkan pemahaman ini, penyelenggaraan program S-1, vokasi, D-3, dan D-4 perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan arah pengembangan industri. Sebagai contoh, strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang direncanakan pemerintah juga harus didukung perguruan tinggi.

Institusi pendidikan dapat memasok SDM yang berkualitas untuk kerja di KEK tersebut dan dapat memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto (PDB) sektoral. Melihat kontribusi sektoral terhadap PDB nasional, maka kontribusi infrastruktur, komunikasi, jasa dan perdagangan mengambil porsi signifikan. Ke depan, sektor apa yang menjadi andalan Indonesia membutuhkan dukungan lulusan perguruan tinggi yang nantinya bekerja di tingkat perusahaan dan industri.Sektor industri apa dan di wilayah mana yang akan kita kembangkan, perlu dikomunikasikan ke institusi pendidikan demi penyiapan SDM.

Sewaktu BJ Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pola serupa dilakukan. Keinginan membangun industri kedirgantaraan nasional hanya bisa dilakukan apabila SDM mendukungnya. Program pengiriman mahasiswa ke Jerman, Prancis, dan sejumlah negara maju dilakukan pada saat itu. Kalau kita ke depan ingin membangun industri kelautan yang berdaya saing, hal tersebut perlu ditopang oleh kesiapan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mempunyai kemampuan manajerial yang memadai, dan dibekali dengan keahlian riset terkait industri kelautan.

Demi membangun keahlian dan kemampuan ini, sejumlah kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Bappenas, dan Pendidikan Nasional perlu duduk bersama memetakan strategi pembangunan nasional sehingga perguruan tinggi dapat membangun SDM siap pakai.Visi ke depan dengan perencanaan matang serta implementasi dari rencana yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi tingkat pengangguran terdidik berpendidikan di Indonesia.
READ MORE ~>> Pendidikan Umum

Korban Bencana Longsor

Musibah longsor menimpa sekitar 50 rumah penduduk di kaki bukit Gunung Tilu di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sekitar pukul 08.00 WIB kemarin. Lebih dari 60 orang diduga tewas tertimbun longsoran. Kebanyakan korban adalah keluarga dari para pekerja perkebunan teh PT Kabepe Chakra yang tinggal di Afdeling Dewata. “Semua rumah di sana keluarga pekerja perkebunan teh Dewata. Lokasi itu merupakan pusat aktivitas atau ‘kotanya’ di perkebunan Dewata,” kata Staf Tramtib Kecamatan Pasirjambu Kusnadi ketika dihubungi dari Bandung kemarin. Berdasarkan laporan dari aparat Desa Tenjolaya, kata Kusnadi, bukit yang longsor setinggi 300 meter dengan lebar 100 meter. Warga setempat biasa menyebut bukit itu sebagai Gunung Tilu.

Longsoran menimpa sekitar 50 rumah penduduk, sebuah GOR, sebuah kantor perkebunan teh, bangunan koperasi karyawan, serta sebuah bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Perkebunan Dewata. Lokasi yang tertimbun di RW 18 Desa Tenjolaya diperkirakan mencakup tiga RT. Menurut klien, lokasi yang terkena longsoran tersebut merupakan kawasan “teramai” di perkebunan itu. Selain sebagai tempat tinggal, di lokasi itu juga terdapat sebuah sekolah dasar (SD).

Lokasi longsor ini sulit dijangkau. Untuk menuju ke sana dibutuhkan waktu tiga jam dari ibu kota Kecamatan Pasirjambu.“ Kondisi jalannya aspal, tapi sudah rusak. Kendaraan yang melintas harus prima karena medannya cukup berat,” kata Kusnadi. Hingga kemarin petang, jumlah pasti korban longsor ini masih simpang siur. Menurut Kepala Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) Kabupaten Bandung, Sofyan Nataprawira, korban tewas diperkirakan bertambah menjadi 72 orang, lima di antaranya sudah ditemukan. Sebelumnya, sumber lain mengatakan korban tewas 60 orang.

“Korban yang belum ditemukan sebanyak 67 orang, mereka berada di area perkebunan, permukiman, kantor,dan pabrik,”kata Sofyan. Berdasarkan laporan yang diterima Sofyan, sebanyak 47 orang masih tertimbun di kawasan perkebunan, 10 orang di kantor perkebunan, dan 15 orang berada di dalam pabrik Perkebunan Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. “Lima orang di antaranya telah ditemukan, tapi tim kesulitan untuk melakukan pencarian korban lain karena medan berat yang berada di antara perkebunan dan hutan sehingga alat berat sulit mencapai lokasi,”katanya. Menurut dia, longsor yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB itu diperkirakan di perbukitan sehingga hampir seluruh kawasan perkebunan dan perkantoran setempat tertutup longsoran tanah.

“Kami juga kesulitan mendapatkan laporan karena tidak adanya sinyal telepon seluler di wilayah itu,”katanya. Jarak dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang, menuju Desa Tenjolaya sekitar 45 km ke arah selatan sehingga jarak tempuhnya diperkirakan tiga jam perjalanan.

Dari Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan tim tanggap darurat Pemprov Jawa Barat yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) untuk segera membantu evakuasi korban longsor. Menurut Gubernur, lokasi longsor di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung sulit dijangkau. “Tim evakuasi dari BNPBD Jabar, Polda Jabar,TNI,Tagana (Taruna Siaga Bencana), dan PMI sudah bergerak dan masuk ke lokasi bencana longsor,” kata Ahmad Heryawan di Bandung kemarin.

Jalan untuk menuju kawasan itu cukup berat dan berkelok-kelok. Meski medan jalan sulit, pihaknya telah mengirimkan bantuan bagi warga, termasuk melakukan penanganan darurat terhadap pengungsi. Dia mengakui, hingga Selasa malam belum mendapat informasi korban jiwa dan jumlah pengungsi akibat peristiwa longsor dari Gunung Tilu tersebut.“Akses komunikasi sulit.Tim kami yang meluncur ke lokasi belum bisa dihubungi,” kata Ahmad Heryawan seraya menambahkan bahwa hari ini akan berkunjung ke lokasi bersama Wapres Boediono. Untuk evakuasi korban, Polres Bandung mengerahkan sekitar 400 personelnya.

Mereka bahumembahu bersama anggota TNI dan masyarakat setempat. Bantuan tenaga evakuasi juga datang dari Tagana Kabupaten Bandung dan PMI Kabupaten Bandung. “Sebagian personel Tagana digeser dari penanganan musibah banjir di Kabupaten Bandung,”kata Koordinator Tagana Kabupaten Bandung Dadan Wahidin. Tagana Kabupaten Bandung juga membawa bantuan berupa tenda dan dapur umum yang akan dibangun di lokasi bencana di Pasirjambu. “Kami masih melakukan koordinasi dan kontak dengan tim pendahulu yang sudah sampai di Pasirjambu. Kami harus menyiapkan personel karena medannya lebih berat dibandingkan bertugas di lokasi banjir,”kata Dadang.

Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), topografi kawasan longsor itu rata-rata memiliki lereng berkemiringan cukup ekstrem dan terdiri atas batuan vulkanik lepas yang rentan longsor.“Kawasan Pasirjambu menurut peta PVMBG pada Februari 2010 berstatus kawasan rentan gerakan tanah menengah tinggi,” kata Kepala PVMBG Soerono. Kawasan Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Cililin, lanjut dia, memiliki kemiringan yang rentan gerakan tanah.

Lapisan tanah di lokasi longsor Pasirjambu yang terletak di Perkebunan Teh Dewata terdiri atas lapisan gunung api tua atau vulkanik lepas yang subur dan gembur. Meskipun banyak ditanami teh,lokasi perkebunan teh di kemiringan tidak kuat karena akarnya tidak mencengkeram kuat. Kawasan perkebunan di Bandung Selatan memiliki karakter tanah yang gembur dan lepas. PVMBG mengimbau tim evakuasi dan masyarakat yang membantu pencairan korban untuk mengantisipasi dan waspada terhadap longsor susulan. Surono menyebutkan, Tim PVMBG akan diturunkan ke lokasi longsor Pasirjambu. Tim bergeser langsung dari Garut ke Pasirjambu.

“ Tim Pengamat Gerakan Tanah dari PVMBG semuanya sudah tersebar di lapangan sehingga kami terpaksa menarik tim yang bertugas dari pengamatan retakan tanah di Gunung Cakrabuana ke Pasirjambu,” kata Surono. PVMBG mengimbau masyarakat yang berlokasi di kawasan rawan gerakan tanah seperti di bawah tebing dengan kemiringan yang ekstrem untuk waspada dan mengungsi bila terjadi hujan deras di kawasan itu. Surono menambahkan,hingga 16 Februari 2010 lalu tercatat 33 kejadian gerakan tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia dan 21 kejadian di antaranya terjadi di Jawa Barat. Jabar merupakan kawasan paling rawan gerakan tanah pada musim penghujan kali ini yang diprediksi berlangsung hingga Mei 2010.
READ MORE ~>> Korban Bencana Longsor

Boediono dipanggil Presiden SBY

Menjelang pembacaan pandangan akhir Pansus Hak Anget DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharian kemarin melakukan sejumlah aktivitas. Dari pantauan wartawan, kegiatan yang dilakukan adalah menerima Wakil Presiden (Wapres) Boediono, menteri dari Partai Demokrat, dan menteri loyalis dari nonpartai. Presiden juga berkesempatan menerima Jaksa Agung Hendarman Supandji. Seluruh kegiatan yang dipusatkan di Wisma Negara dilakukan tertutup dan tidak bisa diliput wartawan. Untuk menghindari peliputan wartawan, semua mobil dinas menteri yang masuk ke kompleks Istana Kepresidenan harus melalui pintu depan Sekretariat Negara yang langsung menembus ke dalam pintu masuk Wisma Negara.

Presiden memulai kegiatan sesaat setelah tiba di Istana dari kediaman pribadinya sekitar pukul 10.00 WIB. Presiden mengawali kegiatan dengan menerima Wapres Boediono. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha saat dimintai konfirmasi menjelaskan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan biasa Presiden dan Wapres selaku pemimpin negara. Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menjelaskan, kedatangan Wapres ke Istana Negara setelah dipanggil mendadak Presiden. Hanya, dalam rangka untuk apa pemanggilan tersebut, dia mengaku tidak tahu pasti.“Wapres memang dipanggil mendadak oleh Presiden untuk membicarakan berbagai agenda,” katanya kepada pers di Istana Wapres Jakarta kemarin.

Yopie menduga Presiden dan Wapres melakukan koordinasi penanganan masalah kenegaraan yang akan dilakukan, terutama setelah ibunda Presiden dirawat di Rumah Sakit Husada, Jakarta.Hal lain yang membutuhkan koordinasi adalah rencana pertemuan internasional lingkungan hidup di Bali. ”Saya belum bisa memastikan apakah Wapres akan menggantikan Presiden yang sedianya akan membuka pertemuan di Bali besok,”kata Yopie. Ditanya mengenai kemungkinan Presiden dan Wapres membicarakan masalah Bank Century, mantan pemimpin redaksi sebuah media nasional itu secara diplomatis menegaskan bahwa hal itu bisa saja dilakukan.

“Bisa saja masalah Century akan dibicarakan oleh Presiden dan Wapres kali ini dan mereka juga merupakan salah satu klien Bank Century”katanya. Seusai menerima Wapres, Presiden melanjutkan pertemuan dengan para menteri yang berasal dari Partai Demokrat. Para menteri yang sudah tiba di Wisma Negara sejak pukul 10.45 WIB antara lain Menpora Andi Mallarangeng, Menbudpar Jero Wacik, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri ESDM Darwin Saleh, dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. Bersama mereka, tampak hadir menteri dari nonpartaiseperti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam. Sore harinya, sekitar pukul 16.30 WIB, Presiden melanjutkan agenda dengan memanggil Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Menurut informasi, saat dipanggil, Hendarman sedang menerima Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kejaksaan Agung. Menkopolhukkam Djoko Suyanto yang dimintai konfirmasi membantah kegiatan Presiden SBY yang berlangsung sejak pagi hari sampai pukul 18.30 WIB membicarakan pandangan akhir Pansus dan lobi-lobi politik dengan mitra koalisi Partai Demokrat. Sebagai misal, dirinya menghadap Presiden SBY untuk membahas rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta dan DI Yogyakarta pada pertengahan Maret mendatang.

“ Sorenya saya dengan Menteri PertahananmembahastentangUniversitas Pertahanan,”ujar Djoko. Begitu juga dengan kedatangan Jaksa Agung Hendarman Supandji, sepengetahuannya adalah untuk membahas tindak lanjut pemberian grasi dan remisi untuk anak-anak yang terkena kasus hukum. Djoko mengungkapkan, pertemuan juga dihadiri Menkumham Patrialis Akbar. Sementara Julian menjelaskan, pertemuan Presiden dengan para menteri dari Partai Demokrat sebagai agenda rutin.

Dalam pertemuan tersebut Presiden mengupdate perkembangan terakhir di tiap departemen. Julian membantah bahwa pertemuan itu membahas pula tentang reshufflekabinet. Mantan Wakil Dekan FISIP UI ini juga membantah bahwa pertemuan membahas mitra koalisi. Seperti diberitakan sebelumnya, Senin malam (22/2) Presidenberencanamenerima para mitra koalisinya di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Bogor.Namun pertemuan itu batal terlaksana. Sementara itu Hatta Rajasa mengaku tidak tahu-menahu soal pemanggilan seluruh menteri dari Demokrat ke Wisma Negara. Meski demikian, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai wajar pertemuan Presiden dan para menterinya.
READ MORE ~>> Boediono dipanggil Presiden SBY
 
Copyright © 2015 Update Info All Rights Reserved