DPD Belajar Bikin 'Law Center' ke Inggris

Libur Lebaran usai, para wakil rakyat memulai kerjanya dengan melakukan lawatan studi banding ke luar negeri. Tak hanya anggota Komisi X DPR yang tengah ke Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang, sejumlah anggota DPD juga akan berkunjung ke Inggris pada Jumat (17/9/2010) mendatang.

Awal Oktober, beberapa anggota DPD juga akan melawat ke Belanda untuk tujuan yang sama. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPD Laode Ida membenarkan bahwa enam orang anggotanya akan ke negeri Pangeran Charles itu untuk belajar konsep law center di parlemen Inggris.

Dikatakan Laode, DPD merupakan lembaga baru yang orang-orangnya adalah tokoh daerah dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, ujar Laode, DPD harus banyak belajar bagaimana membangun sistem.

"Intinya, DPD perlu proses evolusi yang konstruktif untuk menjadikan lembaga ini lebih produktif. Khusus ke luar negeri, selama ini DPD paling jarang memanfaatkan kesempatan itu. Kalaupun ada, karena ada undangan khusus dari organisasi internasional," ujar Laode di kantornya, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Pilihan ke Inggris dan Belanda, dijelaskannya, karena dua negara itu menjadi rujukan parlemen dunia. DPD yang berencana membuat law center alias pusat hukum berpandangan bahwa perlu studi banding ke dua negara tersebut.

"Di Indonesia belum ada law center, makanya kita mau mencari modelnya bagaimana. Maka, sejak DPD periode lalu mencari negara-negara tertentu yang mempunyai unit yang punya supporting system pembuatan rancangan legislasi. Dari 2008, baru sekarang terwujud," ujarnya.

Nantinya, DPD akan membuat law center sebagai lembaga internal DPD yang mempunyai kapasitas memberi input dalam proses pembangunan sistem perundang-undangan.

Saat ditanya berapa anggaran yang dihabiskan untuk studi banding ini, Laode mengaku tak mengetahuinya. Enam orang anggota DPD yang akan melakukan kunjungan ke Inggris adalah M Syukur (Jambi), Paulus (Papua), Habib Hamid (Kalsel), Pardi (DKI Jakarta), Aryanti Baramuli (Sulut), dan Abdul Aziz (Sumsel).

Rencananya, kunjungan akan dilakukan selama lima hari. "Harapan kami, bisa menambah wawasan anggota DPD. Karena anggota Parlemen, wawasannya harus lebih luas," kata Laode.
READ MORE ~>> DPD Belajar Bikin 'Law Center' ke Inggris

Amazon

Ingin menonton film jaman dulu? Tak perlu khawatir, Anda bakal bisa menontonnya lewat Amazon.com.

Sebab, Amazon sekarang sedang bernegosiasi dengan sejumlah perusahaan media untuk menawarkan film-film dan acara televisi jadul. Seorang sumber yang menolak disebutkan namanya membisikkan Amazon sudah mendekati sejumlah perusahaan seperti Time Warner Inc., Viacom Inc dan Sony Corp.

Menurut sumber tersebut, pembicaraan Amazon dengan sejumlah perusahaan media itu baru memasuki tahap awal. Rencananya, situs belanja ini akan menawarkan film dan acara televisi alam dengan layanan Amazon Prime. Untuk bisa menikmati layanan ini, seeorang harus merogoh kocek sebesar 79 dollar AS per tahun.

Namun, seorang sumber lainnya mengatakan, perusahaan media tersebut menolak rencana. Alasannya karena pelanggan bisa menganggap tontotan film dan acara televisi tersebut sebagai layanan gratis.

Amazon belum mau berkomentar soal negosiasi tersebut. Juru bicara Amazon mengatakan, perusahaannya tidak mau berspekulasi atas perjanjian bisnis tersebut.

Sebelumnya, Apple Corp. juga disebut menawarkan layanan televisi dengan menggantikan iTunes. Namun, Apple juga menolak berkomentar.

Apple disebutkan sedang bicara dengan sejumlah perusahaan media seperti The Walt Disney Co.'s ABC dan News Corp's Fox. Pengguna bisa mengunduh sebuah film dengan harga 99 sen dollar Amerika Serikat. Masa tenggat menonton film itu hanya 48 jam.
READ MORE ~>> Amazon
 
Copyright © 2015 Update Info All Rights Reserved