Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ping dari Update Info untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah dalam topik Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menduga, usulan tambahan dana bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp10 miliar, telah terbagi habis ke sejumlah lembaga dan individu.

Dugaan ini berdasarkan alokasi dana bansos yang diprioritaskan bagi lembaga yang telah mengajukan proposal bantuan, tapi belum menerima kucuran anggaran.Kondisi ini dinilai memperkecil peluang pemohon baru mendapatkan dana bansos. “Tambahan itu diprioritaskan ke lembaga yang sudah mendapat persetujuan selama ini atau dananya terlambat dicairkan. Jadi, kemungkinan itu langsung habis kalau sudah disetujui,” tandas Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Yagkin Padjalangi kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, kendati sudah terbagi, pencairannya tetap diperketat kepada penerima. Alasannya, sesuai ketentuan yang ada, setiap penerima harus melalui rekening khusus lembaga dan membuat laporan pertanggungjawaban. Sementara itu,Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel Jamaluddin Syamsir mengharapkan pengelolaan dan pemberian dana bansos bisa tepat sasaran guna menghindari penyalahgunaan pada kemudian hari.

“Saya kira apa yang sudah dilakukan Pemprov selama ini sisa ditingkatkan. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah memberikan apresiasi mengenai mekanisme pencairannya,” papar Jamal. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah M Yushar Huduri yang dikonfirmasi tidak menampik jika sejumlah proposal permohonan bantuan bansos telah diajukan ke Pemprov Sulsel.

Kendati demikian, Yushar menjamin, pemohon baik perorangan maupun lembaga tetap akan mendapatkan anggaran. “Untuk penyaluran dana bansos tahun ini masih menggunakan cara yang lama dan pastinya diperketat. Sementara, untuk 2012 akan diberlakukan aturan baru,”jelasnya tadi malam. Dan terakhir Ping untuk Blogger Indonesia.
READ MORE ~>> Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Manajemen PSM Makassar

Manajemen PSM Makassar disarankan memburu dua pemain asing secepatnya. Pasalnya,skuad yang ada saat ini belum menjanjikan dan masih membutuhkan pemain berkualitas sebagai pilar. Manajer Barukang Cambayya (Barca) 27 FC Nurdian Taqwa yang mengatakan, PSM masih membutuhkan pemain asing dan lokal yang lebih teruji dan berpengalaman. Dua posisi utama yang menjadi fokus, yakni striker dan stoper.Barca 27 FC adalah lawan uji coba PSM di Stadion Andi Mattalatta, kemarin sore.

“PSM masih butuh satu stoper asing yang teruji seperti Pierre Njanka atau sekelasnya. Begitu juga dengan posisi striker. Harus yang tajam dan produktif. Kalau M Noh Alam Shah (striker/Singapura) mau didatangkan, jangan cuma wacana. Kejar, ikat, dan datangkan langsung ke Makassar,”ujarnya.

“Jika tidak diperkuat stoper dan striker asing,materi PSM yang ada saat ini sangat dikhawatirkan.Bisa-bisa menjadi bulanbulanan di Kompetisi ISL nanti.Manajemen harus bekerja keras mendatangkan pemain asing itu,termasuk menambah pemain senior lokal,”tambah pengusaha muda yang akrab disapa Bos Udin ini.

General Manager (GM) Finance PSM Islah Idrus membenarkan jika PSM sangat membutuhkan dua pemain asing untuk posisi striker dan stoper. Pria yang suka mengendarai motor gede (moge) ini juga mengakui jika materi tim saat ini belum bisa diandalkan dikompetisi ISL.

“Kami sadari jika materi tim ini masih butuh penambahan. Tapi, untuk skuad lokal, terutama pemain hasil rekrutan baru, saya pikir bisa dimaksimalkan. Tinggal bagaimana mereka diasah terus dalam latihan dan laga uji coba,”jelasnya.

Ketika ditanya kapan dua pemain asing tambahan didatangkan,Islah mengaku belum tahu. Menurutnya, manajemen ingin sekali merekrut pemain-pemain asing bintang seperti M Noh Alam Shah atau Pierre Njanka.
READ MORE ~>> Manajemen PSM Makassar

Balai Besar Wilayah Sungai Pombengan Jeneberang

Balai Besar Wilayah Sungai Pombengan Jeneberang (BBWSPJ) Makassar segera mensertifikat lahan sabuk hijau atau green belt seluas 2.000 hektare (Ha) bendungan Bilibili di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Pengurusan sertifikat lahan sebagai aset BBWSPJ dianggap penting untuk menghindari penyerobotan lahan.

Apalagi wilayah tersebut yang terletak di hilir dan hulu bendungan berfungsi sebagai penahan longsor. “Kami sudah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat dan BPN Gowa. Termasuk Polda Sulselbar serta pihak terkait untuk pengurus sertifikat kepemilihan lahan green belt itu,” ujar Kepala Tata Usaha (KTU) BBWPJ Makassar Basri di Makassar, kemarin.

Basri mengatakan, tahun ini sudah mulai dilakukan pengukuran dan dalam waktu dekat lokasi tersebut sudah bersertifikat. Jadi jika ada lain oknum tertentu yang mengklaim dan membangun di lokasi di pinggir bendungan Bili-bili bisa digugat. “Untuk mengosongan lokasi pihak balai bekerja sama dengan Polda Sulselbar dan pihak terkait lainnya, ”katanya.

Informasi dihimpun media, sebagian lokasi green belt sudah garap oleh warga untuk lokasi pertanian,baik di hulu maupun di hilir bendungan Bili-bili. Untuk itu, pihak BBWSPJ bekerja sama dengan beberapa pihak terutama Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hal ini penting dilakukan untuk menghindari polemik di kalangan masyarakat, khususnya warga yang menggarap sebagian lokasi sabuk hijau tersebut.

“Untuk pengukuran lokasi green belt, pihak BBWSPJ akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan permasalahan,” kata salah seorang Rahman, tokoh masyarakat di Kecamatan Parangloe. PT Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gowa rutin menyuplai air bersih kepermukiman warga yang mengalami krisis air di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sejak sepekan terakhir.

Ada dua unit mobil tangki yang dikerahkan untuk menyuplai air bersih ke warga. Suplai air bersih ke wilayah permukiman warga yang mengalami kekeringan ini diberikan gratis.“ PDAM menyuplai air bersih kepermukiman warga yang berdekatan dengan bendungan Bili-bili secara gratis,” kata Direktur PDAM Gowa Hasanuddin Kamal di Gowa, kemarin.

Camat ParangloE, HM Saleh Saud menyampaikan terima kasihnya kepada PDAM Gowa yang telah menyuplai air ke warga yang mengalami kekeringan. “Bantuan air bersih ini membuat masyarakat bersyukur karena sejak musim kering datang sangat sulit menemukan sumber air bersih,”katanya. Demikian Update Info yang berjudul Balai Besar Wilayah Sungai Pombengan Jeneberang.
READ MORE ~>> Balai Besar Wilayah Sungai Pombengan Jeneberang

Lembaga Bantuan Hukum dan HAM

Ping dari Update Info untuk keyword Jasa Export Import dalam topik Lembaga Bantuan Hukum dan HAM. Lembaga Bantuan Hukum dan HAM dari Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi Bareskrim Polri, Minggu (11/9/2011), untuk melaporkan mantan politisi PKB, Lily Wahid. Tuduhannya adalah pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan istrinya, Rustini Murtadho.

"Melaporkan Saudari Lily Wahid terkait dengan fitnah dan menyebarkan berita bohong kepada publik terkait dengan aliran suap Kemnakertrans yang dikatakan mengalir ke PKB, untuk pembangunan kantor PKB, dan juga untuk istri Pak Muhaimin sebesar Rp 20 miliar," ujar Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (Lakum HAM) DPP PKB Anwar Rahman di Bareskrim Polri.

Adik Gus Dur itu dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan nomor laporan LP/574/IX/2011/Bareskrim tanggal 11 September 2011.

Anwar menyatakan, pelaporan ini bukan atas permintaan Muhaimin, melainkan inisiatif DPP PKB karena merasa dirugikan oleh pernyataan Lily tersebut. "PPATK sudah jelas membuat pernyataan bahwa tidak ada aliran dana Rp 20 miliar kepada istri Muhaimin. Laporan ini dari institusi DPP PKB. Yang dirugikan DPP PKB karena sudah menyangkut harkat dan martabat jutaan konstituen pendukung PKB. Ini keputusan pengurus," paparnya.

Bukti-bukti yang diajukan PKB berupa kliping berita pernyataan Lily di media dan sejumlah saksi. Seperti diketahui, saat mendatangi KPK, Jumat lalu, Lily menduga adanya keterlibatan istri Mennakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus suap di Kemnakertrans.

Ia menuding istri Muhaimin menerima aliran dana sebesar Rp 20 miliar dari pembagian jatah proyek program Percepatan dan Pembangunan Infrakstruktur Daerah Transmigrasi di Kemnakertrans.

Menurut Lily, aliran dana sebesar Rp 20 miliar itu tak hanya mengalir ke rekening Rustini, tetapi juga beberapa pihak lain. Namun, Lily enggan mengungkap siapa penggelontor dan siapa lagi yang menerima dana tersebut. Demikian Update Info yang berjudul Lembaga Bantuan Hukum dan HAM.
READ MORE ~>> Lembaga Bantuan Hukum dan HAM
 
Copyright © 2015 Update Info All Rights Reserved