Pelaksanaan Program Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja menargetkan pelaksanaan program perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) selesai sesuai target, yakni pada Oktober 2012.

Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung mengatakan, selama dua pekan e-KTP berjalan, warga yang sudah direkam datanya mencapai 20%- 30% di setiap kecamatan. Bahkan, ada beberapa kecamatan yang sudah mencapai 40%. Guna mencapai target Oktober, Bupati meminta pemerintah kecamatan proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Warga bisa secepatnya mengurus di kantor kecamatan.Perekaman e-KTP ini tidak dipungut biaya sepeser pun,” kata Theofilus. Bupati mengatakan, e-KTP wajib dimiliki dan berlaku secara nasional.E-KTP ini bisa digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan 15 kementerian.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tana Toraja, Marthen Sumbung mengatakan, jumlah warga wajib KTP di Tana Toraja sekitar 170.000 orang.Sejauh ini,pelaksanaan perekaman e-KTP di setiap kecamatan berjalan lancar.
READ MORE ~>> Pelaksanaan Program Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Grup musik Hijau Daun menghibur masyarakat Kabupaten Mamuju

Grup musik Hijau Daun menghibur masyarakat Kabupaten Mamuju pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mamuju Ke- 472 di anjungan Pantai Manakarra Mamuju, kemarin.

Dide, yang menjadi vokalis grup musik ini menyanyikan 10 lagu hitsnya. Dide mengaku bangga dengan ribuan masyarakat Mamuju antusias mengikuti konser Hijau Daun.Walaupun jumlahnya mencapai ribuan, namun tidak ada yang berbuat onar.

”Sikap seperti ini bagus untuk membangun Mamuju ke depan dengan damai dan aman demi kesejahteraan masyarakat. Ini harus ditiru daerah lain yang selalu rusuh pada setiap konser musik,”katanya

Lagu hijau Daun berjudul Suaraku Berharap membuat ribuan masyarakat Mamuju yang memadati tempat tersebut tampak terhipnotis dan bergoyang, sambil turut menyanyikan lagu yang dibawakan grup musik ini. Pada kesempatan itu dihadiri Bupati Mamuju Suhardi Duka.
READ MORE ~>> Grup musik Hijau Daun menghibur masyarakat Kabupaten Mamuju

Calon Gubernur Nomor Urut Dua Hendardji Soepandji

Calon gubernur nomor urut dua, Hendardji Soepandji, menggelar doa bersama dan potong tumpeng dengan keluarga besar sebelum menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2012, Rabu.

Mantan Asisten pengamanan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menggelar doa bersama pukul 07.00 WIB bersama istri, Ratna Rosita, kedua putranya, Bambang Wicaksono dan Bagus Adhita, serta mantu dan tetangga. Manusia tidak cukup hanya berusaha tetapi juga harus berdoa supaya perjalanan ini diridhoi," kata Hendardji kepada media.

Setelah menggelar doa bersama, pada pukul 07.30 WIB Hendardji. yang mengenakan baju koko putih dikalungi sarung dan celana hitam, menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2012 didampingi istri beserta kedua anak dan mantunya di TPS 30.

Setelah menyoblos, Hendardji mengunjungi tiga TPS di sekitar rumahnya di kelurahan Cipete Utara, yakni TPS 27, 28, dan 29 kemudian melanjutkan ke TPS di kelurahan Pancoran RW 06 yakni TPS 029 dan 031 dan melanjutkan ke kelurahan Cipayung, Jakarta Timur.
READ MORE ~>> Calon Gubernur Nomor Urut Dua Hendardji Soepandji

Pembangunan Kantor Polsek Tamalate

Pembangunan Kantor Polsek Tamalate yang menggunakan dana dan lahan dari pengusaha properti, diduga kuat bentuk gratifikasi kepada aparat penegak hukum. Sejumlah praktisi hukum dan penggiat antikorupsi menilai, proses pelimpahan dana hibah untuk membangun kantor bertingkat dua itu, dinilai oleh menyalahi aturan.Karena itu,besar peluang terjadinya gratifikasi pembangunan gedung yang didanai oleh dua pengusaha properti di Makassar,Najamiah Muin dan Ricky Tandiawan.

“Seharusnya dana hibah itu harus diserahkan ke Bendahara Umum Negara (BUN) Kementerian Keuangan untuk diregister. Setelah itu baru disalurkan setelah dianggarkan lewat APBN,”tukas Koordinator Konsorsium Advokat Muda Makassar Akram Mappouna Azis kepada media kemarin. Tak hanya itu,Akram menilai proses pemberian dana hibah ini telah melanggar Undang undang Tindak Pidana Korupsi tentang gratifikasi. Dijelaskan Akram, pemberian dana diatas 10 juta rupiah kepada intitusi negara atau pejabat, harus sepengetahuan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sementara, bangunan tersebut ditaksir menelan dana Rp1,6 miliar diluar harga lahan.

“Uang passolo’ untuk anak pesta pejabat atau anak pejabat yang menikah saja harus dibawa ke KPK dulu. Apalagi pemberian hibah ini nilainya fantastis mencapai miliaran rupiah,” tukas Akram. Karena itu,Konsorsium Advokat Muda Makassar meminta Polda Sulsel transparan menanggapi kontroversi ini. Komunitas pengacara di Makassar ini,lantas mendesak Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal (Irjen) Mudji Waluyo untuk memberi keterangan resmi kepada masyarakat.

“Kami mendeadline Kapolda 3 kali 24 jam kedepan untuk memberi keterangan. Kalau tidak, masalah ini akan kami adukan ke KPK,”tegas Akram. Senada, Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya dan Hukum (LP SIBUK) Djusman AR mengkritisi sikap polisi yang mau menerima dana hibah dari Najamiah Mui dan Ricky Tandiawan. Pasalnya, dua pengusaha tersebut kerap menuai kontraversi akibat terlibat kasus sengketa tanah di Makassar.

“Kami mencatat,Najamiah itu sedang punya empat kasus sengketa tanah yang tengah ditangani Polda. Sekarang dia jadi penyumbang gedung Polsek dan wajar kalau menimbulkan pertanyaan,” ujar Djusman, sesaat setelah menjadi nara sumber polemik ini di SUN TV Makassar,kemarin. Sebelumnya, sesaat setelah peresmian kantor baru Polsek Tamalate (03/07) yang lalu,tanggapan miring langsung dilontarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Saweran yang dilakukan oleh dua pengusaha ini dinilai menjadi preseden buruk bagi institusi penegak hukum,yakni kepolisian.

“Yang pasti akan ada konflik interes di pihak kepolisian. Akibatnya, akan rentan menimbulkan konflik dengan masyarakat,” tukas Wakil Direktur LBH Makassar, Haswandi Andi Mas. Menanggapi sorotan tajam tersebut, Kepala Bidang HubungandanMasyarakat( KabidHumas) Polda,Komisaris Besar Pol Chevy Ahmad Sopari mangaku tidak ada yang salah dalam proses pemberian hibah itu.“Saya kira Polda sudah sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh PeraturanKementerianKeuangan (Perkemenkeu) tantang hibah,” ujar Chevy singkat kepada SINDO lewat blackberry messenger- nya tadi malam.

Chevy menegaskan,bentuk hibah yang diterima Polda terkait pembangunan Polsek Tamalate, tidak berbentuk uang. “Kita tidak menerima uang, tapi dalam bentuk bangunan. Maka hasilnya yang dilaporkan,” tegas mantan Kapolres Pare pare ini. Sekadar diketahui, Kantor Polsek Tamalateberdiridiataslahan seluas 1.411 meter persegi yang dibebaskan oleh salah satu penyokong dana, Ricky Tandiawan. Sedangkan bangunan yang terdiri dari dua lantai didanai oleh Najamiah Muin.

Nilai bangunan yang tergolong mewah diantara kantor Polsek lainnya di Makassar itu, ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Sedangkan pagarnya ditaksir 200 juta rupiah.Total nilai bangunannya ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah,diluar harga lahan yang belum diketahui nilainya.
READ MORE ~>> Pembangunan Kantor Polsek Tamalate
 
Copyright © 2015 Update Info All Rights Reserved