Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana membantah pernah meminta jatah tunjangan hari raya (THR) dari Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas yang kini menjadi tersangka atas dugaan menerima suap. Sutan menegaskan, pertemuannya dengan Rudi hanya sebatas tugas.

Sutan menjelaskan, sekitar Juli 2013 dirinya sempat bertemu dengan Rudi di sejumlah tempat di Jakarta. Agenda pertemuan itu adalah untuk mempertemukan beberapa pengusaha yang kerap mendapat perlakuan tidak adil dari bawahan Rudi di SKK Migas.

"Ya, pertemuan itu benar karena beberapa pengusaha ingin melaporkan kepada RR (Rudi Rubiandini) tentang perlakuan yang tidak adil oleh beberapa bawahan RR. Tentang THR, itu yang enggak benar," kata Sutan melalui pesan singkat yang diterima, Selasa (29/10/2013).

Untuk diketahui, informasi mengenai Sutan meminta THR dari Rudi diperoleh dari berita acara pemeriksaan (BAP) Rudi yang diduga bocor dan beredar di kalangan wartawan. Di dalam BAP tersebut, Rudi mengatakan bahwa Sutan sempat meminta THR pada awal bulan puasa 2013. THR itu disebut untuk anggota Komisi VII DPR.

Dalam BAP tersebut, Rudi juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Sutan dilakukan di sejumlah tempat makan di beberapa pusat perbelanjaan, seperti di Plaza Senayan, Mall Bellagio, Mall Pacific Place, dan Dharmawangsa Square. Sejumlah pengusaha yang ikut dalam pertemuan itu adalah pengusaha yang pernah mengikuti tender di SKK Migas.

Menanggapi hal itu, Sutan tak ingin reaktif karena belum mengetahui persis isi dari BAP yang diduga bocor. Ia menyatakan bahwa informasi itu tidak benar dan kabar tersebut sengaja digulirkan oleh pihak yang tidak jelas.

"Saya juga enggak tahu isinya, biasalah itu kalau mengenai saya kan jadi seksi beritanya," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberi konfirmasi mengenai BAP Rudi yang diduga bocor. Juru Bicara KPK Johan Budi juga enggan memberi informasi lebih jauh karena belum mengetahui isi dari BAP Rudi Rubiandini. "Saya belum tahu isi BAP (Rudi), jadi belum dapat informasi soal itu," kata Johan.

Baca juga: Resep Bistik Kornet Pedas.
READ MORE ~>> Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana

Direktorat Jenderal Pajak India

Direktorat Jenderal Pajak India membekukan aset-aset perusahaan Nokia meski perusahaan asal Finlandia itu menerangkan masih bisa melakukan transaksi perbankan. Nokia mengakui otoritas pajak India telah membekukan seluruh asetnya di Hindhustan pada Rabu (25/9) waktu setempat karena belum membayar pajaknya senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat.

Pada awal September ini, perusahaan Microsoft sepakat membeli Nokia senilai 7,2 juta dolar AS tapi mendadak batal meski transaksi bisa dilakukan lewat bank. Halangannya adalah aset seperti bangunan dan pabrik lokal di India tetap dibekukan sehingga alihtangan Nokia kepada perusahaan asal Amerika Seritak menemui jalan buntu.

Lebih lanjut www.nytimes.com melaporkan, Nokia masih optimistis untuk tetap melanjutkan transaksinya dengan Microsoft yang sedianya akan selesai sebelum 2014 berakhir. Perusahaan dari kawasan Nordik itu masih terus mengupayakan penyelesaian sengketa pajak dengan otoritas di India.

Sebelumnya, Nokia membangun pabriknya di Chennai, India sebelah selatan, pada 2006. Di kawasan tersebut dikhususkan memproduksi varian ponsel berharga miring Asha. Telepon genggam jenis Asha mampu memberikan pilihan bagi masyarakat berkantong pas-pasan untuk memiliki ponsel berkemampuan lumayan.

Ponsel keluaran Nokia itu ditujukan sebagai pengobat hati bagi mereka yang tidak mampu membeli handset mahal semacam Apple, Samsung dan merk-merk kelas menegah-atas lainnya. Beberapa tahun belakangan ini penjualan ponsel Nokia semakin tertinggal dari dua raksasa Apple dan Samsung.

Merk telepon genggam yang sempat menjadi raja pada 1990-an dan awal 2000-an tersebut tidak mampu bersaing di pasar kelas atas sehingga mengincar kelas menengah ke bawah dengan harga hemat. Nokia nampaknya tidak sendiri karena perusahaan produsen ponsel Vodafone asal Inggris juga menghadapi kendala pajak. Sementara itu, perusahaan lain juga mengalami hal serupa seperti general Electric dan Royal Dutch Shell.

Baca juga: Syarat Terkabulnya Do'a.
READ MORE ~>> Direktorat Jenderal Pajak India
 
Copyright © 2015 Update Info All Rights Reserved